Gerakan Reformasi
Lahirnya gerakan reformasi didasarkan pada keinginan untuk melalukan sebuah perubahan . keinginan ini tercipta akan dorongan dari dampak negative kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Menyusul jatuhnya pemerintahan Presiden Sukarno, Jenderal Suharto mengambil alih kekuasaan dan menerapkan serangkaian kebijakan yang bertujuan menstabilkan negara.
Di bawah kepemimpinan Suharto, Indonesia mengalami periode pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat, yang membantu meningkatkan taraf hidup banyak warga negara. Namun, kemajuan ini harus dibayar mahal, karena pemerintahan Suharto dituduh melakukan korupsi yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Indonesia memang membuat beberapa kemajuan menuju demokrasi selama periode Orde Baru. Pada tahun 1971, Suharto mendirikan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menyediakan forum debat politik dan membantu melembagakan kekuasaan pemerintah.
Masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998, menyusul gelombang protes dan kerusuhan yang dipicu oleh krisis keuangan Asia. Suharto mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh BJ Habibie, yang melaksanakan serangkaian reformasi politik yang bertujuan untuk mendemokratisasi negara. Dengan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto, menandai berkahirnya pemerintahan masa Orde Baru dan dilanjutkan dengan masa pemerintahan Reformasi yang kita kenal hingga saat ini.
Setelah Orde Baru berakhir, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin menurun. Berbagai upaya untuk mewujudkan Reformasi mulai dilakukan salah satunya dengan membuat kebijakan-kebijakan baru dalam pemerintahan. Namun, dalam perjalanannya tentunya terdapat pro dan kontra anatara rakyat dan pemerintah terkait kebijakan yang dianggap kontroversial pada masanya. Berikut ini beberapa kebijakan pemerintah masa Reformasi yang dinilai Kontroversial pada masanya.
- Masa Kepresidenan B.J Habibie
Bacharuddin Jusuf Habibie, presiden ketiga Indonesia ini memainkan peran penting dalam transisi negara menuju demokrasi. Namun, pemerintahannya bukannya tanpa kontroversi, terutama ketika menyangkut peraturan tertentu yang dia keluarkan selama dia berkuasa.
Salah satu peraturan paling kontroversial yang dikeluarkan pada masa kepresidenan Habibie adalah pernyataan bahwa Indonesia memberikan opsi referendum terkait permasalahan disintegrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian Timor Leste. Pada tahun 1999, Presiden Indonesia BJ Habibie mengumumkan bahwa Timor Timur akan diizinkan untuk mengadakan referendum tentang statusnya di masa depan sebagai negara merdeka atau sebagai provinsi otonom di Indonesia. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, Habibie mencabut opsi otonomi, meninggalkan Timor Timur hanya dengan opsi kemerdekaan.
Keputusan ini menuai kontroversi dan kritik baik dari politisi Timor Leste maupun Indonesia. Beberapa berpendapat bahwa penarikan opsi otonomi adalah upaya yang disengaja untuk mendorong kemerdekaan dan merusak legitimasi referendum.
Yang lain berpendapat bahwa pencabutan opsi otonomi merupakan langkah penting untuk mengakui realitas keinginan rakyat Timor untuk merdeka. Namun, bahkan beberapa pendukung kemerdekaan mengkritik cara pelaksanaan referendum, dengan laporan kekerasan dan intimidasi terhadap mereka yang mendukung otonomi atau dianggap pro-Indonesia.
