JAWA BARAT — Dinas Pendidikan Jawa Barat mengkuak tentang fakta adanya kecurangan dalam pendaftaran PPDB 2024. Pasalnya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Jawa Barat berjalan lancar dan tak terdampak gangguan pada layanan Pusat Data Nasional. Namun, Dinas Pendidikan Jawa Barat berhasil mengungkap kecurangan PPDB di tiga kota dan enam kabupaten.
Tiga kota yang ditemukan kecurangan PPDB meliputi Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kota Bogor. Enam kabupaten lainnya adalah Sumedang, Bandung, Kuningan, Garut, Sukabumi, dan Bogor.
“Yang kemarin membuat pengumuman terlambat karena ada sekolah-sekolah yang masih pleno ulang karena ada bukti baru. Makanya jam 19.30 WIB baru diumumkan. Itu saja sudah kurang lebih 168 calon peserta didik dianulir. Tidak hanya di Kota Bandung, ada beberapa dari luar daerah,” kata Ade saat dihubungi Tempo. (Senin, 24 Juni 2024).
Ade mengatakan, selepas pengumuman PPDB tersebut Disdik menerima laporan dan pengaduan warga mengenai adanya keganjilan dalam alamat domisili siswa.
Modus dalam kecurangan PPDB di sembilan daerah ini meliputi penggunaan alamat calon peserta didik (CPD) di kartu keluarga yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
“Kami menemukan alamat yang tertera di kartu keluarga sebenarnya adalah gedung olahraga, markas milik TNI, bahkan lahan kosong,” tutur Ade.
Disdik Jabar pun telah menyampaikan temuan kecurangan PPDB dengan modus domisili fiktif ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Dalam Negeri. Laporan ini terkait adanya kartu keluarga yang mengakomodasi alamat CPD yang tidak sesuai fakta.
“Kota Bandung dengan jumlah CPD yang diskualifikasi tertinggi, yakni 105 orang. Kami menyampaikan temuan ini ke Disdukcapil Jabar dan Kemendagri agar modus penggunaan domisili fiktif di kartu keluarga ditindaklanjuti,” ucap Ade.
BAGAIMANA KEADILAN PADA MURID YANG TIDAK MAMPU DAN MURID YANG BERPRESTASI NAMUN TERSINGKIRKAN OLEH MURID YANG MELAKUKAN KECURANGAN?
Upaya pemerintah diharapkan bisa menindak lanjuti kasus kasus kecurangan dalam pendidikan seperti yang terjadi di Jawa Barat ini. Diharapkan tidak ada lagi kelalaian dalam penyelidikan disetiap sekolah - sekolah yang ada diseluruh daerah bukan hanya di daerah Jawa Barat saja.
Murid yang melakukan kecurangan berbondong - bondong, karena ingin masuk ke sekolah favorit yang dituju. Dengan cara seperti ini menjadikan faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
Banyak murid yang tidak mampu yang akhirnya disalurkan ke swasta, akibat kuota ppdb yang bercampur dengan kecurangan. Murid - murid yang berprestasi disingkirkan oleh murid yang memakai uang untuk membeli bangku sekolah.
Hal ini sangat amat disayangkan yang terjadi di negeri kita. Maraknya kasus seperti ini menjadikan pendidikan dan sekolah tinggi dianggap lemah.
Terlalu banyak menormalisasi hal-hal negatif seperti ini yang sangat merugikan berbagai pihak. Maka dari itu, upaya kita sebagai generasi muda untuk memberi pemahaman dan informasi kepada semua pelajar. Dan upaya pemerintah dalam sistem pendaftaran calon peserta didik baru diharapkan lebih diperbaiki lagi agar tidak ada lagi kecerobohan.
“Kita berharap ini selesai, kemudian menjadi pembelajaran bagi kita semua ini menjadi catatan untuk perbaikan kebijakan,” ucap Ade.
—Nayla Ramandhinya, Duta Kepemudaan Jawa Barat.