Ketiga, Indonesia Perlu memiliki politik nasional yang memprimadonakan laut yang memiliki potensi sumberdaya besar, bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia dan menjadikannya sebagai salah satu instrumen penting, untuk kegiatan pembangunan, sehingga Indonesia menjadi unggul dan berdaulat di laut.
Keempat, Pemerintah harus secara obyektif mengkaji ulang sejarah politik perdagangan rempah rempah dimasa lalu, dimana yang menjadi poros adalah wilayah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya yang khas atau memiliki primadona, dan mampu menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain di dunia. Seperti potensi-potensi komoditas rempah dan hasil bahari yang ada di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur ( NTT ) dan Papua.
Kelima, Geostartegi dan Geopolitik kawasan Timur Indonesia terutama Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua sangat baik dan tepat untuk menentukan posisi bargaining Indonesia terkait dengan Poros Maritim Dunia.
Keenam, Bangsa Indonesia belum benar-benar berdaulat di laut, karena wilayah kita banyak dimasuki kapal kapal asing tanpa mampu dideteksi dengan baik. Jangankan kapal dagang atau kepal perang, ternyata kapal ikan diwilayah kepulauan Aru masih sulit sekali dideteksi.
Ketujuh, Wilayah-wilayah yang menjadi poros maritim dunia dan menjadi primadona di Eropa dan Asia serta Timur Tengah, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, saat ini menjadi daerah yang cukup tertinggal disebabkan belum adanya kebijakan khusus untuk mengangkat dan mengembalikan kejayaannya dimasa lalu, sehingga menjadi daya tarik bangsa bangsa Eropa, Asia dan Timur Tengah.
Kedelapan, Pemerintah Indonesia dari satu rezim ke rezim yang lain, belum sepenuhnya, mengambil kebijakan untuk menjadikan laut, sebagai bagian penting dan integral, dalam proses pembangunan nasional secara holistik. Kita masih terkesan berada dibawah bayang bayang kekuasaan atau kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang dan Cina, dan masih terkesan mendapat tekanan untuk mengikuti berbagai kebijakan dan keputusan politik global, yang sering merugikan kepen-tingan dalam negeri Indonesia.
Kesembilan, Sumberdaya alam yang melimpah, sumberdaya maritime, dan termasuk rempah-rempah di wilayah timur Indonesia, belum mampu menjadi pemicu utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama di laut, pada faktanya masih terkesan lebih menguntungkan para investor dan negara tertentu.
Kesepuluh, Politik nasional masih dikungkung oleh kepentingan sektoral, belum dibangun secara komperehensif untuk dapat menjadi kekuatan penyeimbang secara berkelanjutan. Beberapa fakta seperti tawaran Cina untuk membangun kerja sama dengan Indonesia terkait gagasan jalur sutra maritim abad ke 21, dengan menguncurkan investasi untuk pelabuhan mungkin menjadi sebuah tawaran menarik, namun apakah Indonesia bisa berdaya dan berdaulat diwilayah maritime agar Indonesia juga mampu memiliki eksistensinya sebagai negara maritime.
 Idealisme Poros Maritim Dunia
Indonesia poros maritime dunai mulai digaungkan saat Pemilihan presiden tahun 2014 dan ide besar ini mendapat respon positif bagi masyarakat Indonesia yang telah lama merindukan kejayaan negara maritim, maka semua orang mulai tergiur membicarakan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Argumentasi yang kuat, untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, adalah fakta bahwa Indonesia memiliki posisi penting dan strategis dan mempunyai wilayah laut yang luas dibandingkan dengan wilayah darat.
