Keenam, pembangunan maritim harus memperhatikan penguatan potensi dan sumberdaya keamanan nasional dalam hal ini penguatan armada -- armada perang, armada keamanan dan armada pengawasan sumberdaya maritim. Selain penguatan juga harus mampu menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga harmonisasi keamanan laut. Selain itu mendorong partisipasi masyarakat dalam keamanan dan pengawasan sangat diperlukan.
Ketujuh, pemimpin bervisi maritim harus mampu menyusun Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) untuk mendukung perwujudan misi Indonesia sebagai bangsa maritim, menjadi poros maritim dunia yang berdaya saing, berkeadilan, asri dan lestari, serta menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Dimana Kebijakan Kemaritiman nasional ini harus menjadi acuan lintas sektor di bidang kelautan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kedelapan, para pemimpin harus mampu menyusun dan menetapkan Kebijakan Ekonomi berparadigma kemaritiman termasuk kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung iklim investasi usaha di bidang pembangunan kemaritiman, infrastruktur yang dibutuhkan, Membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara mitra, serta membangun kawasan ekonomi Maritim di kawasan secara terpadu.
Kesembilan, Pemimpin bervisi maritim mengedepan upaya penyusunan Kebijakan Keamanan Maritim untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan NKRI, antara lain dengan mengharmonisasi lembaga atau instansi-instansi yang mengawasi laut. Mendorong aparat penegak keamanan dilaut bekerja secara profesional. Kebijakan yang mengedepankan proses riset, adopsi kepentingan masyarakat, monitoring, controlling and surveillence dan penanganan pelanggaran laut yang efektif, mengembangkan kerjasama bilateral, regional dan global.
Kesepuluh, Pemimpin bervisi maritim harus berjalan beriringan dengan para legislator sehingga memiliki satu paradigma kemaritiman yang sama serta memiliki visi yang sama. Hal tersebut karena pemerintah membutuhkan dukungan dari pimpinan eksekutif di Pusat dan Daerah, strategi kemaritiman nasional juga harus di dukung oleh lembaga legislatif.
Para pemimpin bervisi maritim bagi Indonesia adalah sebuah keharusan tidak hanya pada level pemerintah pusat atau hanya eksekutif namun harus berada pada semua level penyelenggara negara, bahkan juga harus berada pada level para pemimpin perusahaan, baik BUMN maupun swasta yang menjadi ujung tombak dalam pengembangan industri-industri maritim. Para pemimpin semua lini tersebut harus memiliki visi kemaritiman dan tentunya sebagai panglima pengembangan kemaritiman adalah pemimpin eksekutif negara dalam hal ini presin wajib bervisi maritim.
