Model Kepemimpinan Bervisi Maritim

Ketika zaman Presiden Soekarno kita memiliki lembaga kompartemen kemaritiman serta suksesnya perdana menteri Juanda menegakkan batas-batas negara. Dan penguatan armada angkatan laut di era itu untuk mengawal perdagangan melalui jalur laut dan menjaga kedaulatan negara. Namun hal itu tenggelam diera 30 tahun sesudahnya.

Kesadaran akan potensi dan keberadaan sumber daya alam, melalui kesadaran politik, bangsa Indonesia baru terimplementasikan kembali dengan berdirinya Departemen eksplorasi laut yang kemudian berubah Departemen Kelautan dan Perikanan pada era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) awal tahun 2000 dan pemilihan panglima TNI pertama dari Matra laut yaitu Laksamana Widodo AS. 

Presiden Gusdur memulai kembali tonggak sejarah peradaban maritim Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman kerajaan Nusantara, di mana Sriwijaya dan Majapahit adalah kerajaan yang menganut strategi maritim dalam dalam pembangunan ekonominya. Karakter kepemimpinan mereka yang bervisi maritim yakni memandang secara geografi wilayah sebagai suatu potensi yang strategis dalam aspck politik, ekonomi, pertahanan serta sosial budaya.

Manusia senantiasa memanfaatkan laut untuk berbagai keperluan hidup. laut beserta sumber daya alamnya bagi bangsa Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup sehari-hari, secara politik laut menyatukan gugusan pulau-pulau yang tersebar di wilayah kesatuan republik Indonesia, dan secara ekonomi memberi manfaat ekonomi, sosial serta pengetahuan. S

umberdaya maritim berperan untuk  ketahanan pangan, terutama fakta menunjukkan bahwa lahan di darat semakin terbatas dan semakin tinggi pemakaian untuk industri dan keperluan yang lain. Berkurangnya lahan di darat ini, tidak ada pilihan lain, ke depan sudah barang tentu harus menggali kelautan. Namun, visi Maritim bukan hanya berbicara tentang pemanfaatan sumber daya alam semata-mata, melainkan sebuah keterpaduan visi darat dan laut yang menjadi pemersatu wilayah, politik, dan ekonomi.

Pengelolaan Potensi Maritim 

Sektor maritim Indonesia butuh perhatian pemimpin yang memiliki paradigma kemaritiman,  profesional dan paham akar-akar masalah kelautan di Indonesia yang tentunya dikawal dengan strategi penanganan yang komprehensif, sinergis, dan produktif serta kolaboratif yang melibatkan kerja sama berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Dan yang terpenting seharusnya pilihan ekonomi rakyat berbasis kelautan sudah semestinya menjadi tolok ukur pembangunan nasional dan untuk itu sangat diperlukan kepemimpinan yang bervisi maritim.

Pembangunan berbasis Sumber daya maritim harus dijadikan sebagai motor penggerak dalam pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan nasional bervisi maritim harus mengoptimalkan Pembangunan sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan guna memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia. 

Sekitar 70 persen produksi minyak berasal dari kawasan pesisir dan laut. Selain dari itu, kekayaan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui (hasil-hasil perikanan), nonhayati (mineral, minyak bumi dan gas,), energi kelautan (energi pasang surut, gelombang, ocean thermal energy conrersim (OTFC)) serta jasa-jasa kelautan lainya. 

Berdasarkan badan dewan maritim nasional potensi ekonomi sumber daya alam kelautan mencapai U$ 173,18 milyar/tahun, yang meliputi potensi perikanan sebesar US$ 31,93 milyar/ tahun, wilayah pesisir US$ 50 milyar/ tahun, bioteknologi sebesar U$ 40 milyar/ tahun, wisata bahari US 2 milyar/ tahun, minyak bumi U$ 23, 25 dan transportasi sebesar U$ 20 milyar/ tahun.

Kepemimpinan nasional bervisi maritim harus terus berkelanjutan seperti yang sudah digagas oleh para pemimpin terdahulu seperti Bung Karno dengan gagasan bangsa pelaut dan  negara maritim yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai Mercu suar dunia.