Keempat, Pengawasan yang optimal. Dimana setiap kebijakan akan berjalan dengan optimal jika ada sistem pengawasan yang terintegrasi dan masuk di semua lini bisnis. Pengawasan bukan hanya dilakukan saat operasi penangkapan, tapi harus dimulai dari pra perizinan, pra operasi penangkapan ikan hasil tangkapan sampai ke konsumen. Selain untuk memastikan ketertiban usaha juga memastikan ketelusuran sumberdaya perikanan yang dimanfaatkan.
Kelima, kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi akan memudahkan aktualisasi dari kebijakan penangkapan ikan terukur. Kolaborasi disini mencakup berbagai kepentingan baik implementasi kebijakan maupun pengawasan. Berbagai pihak pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi sesuai kapasitas masing-masing sehingga mampu saling mengawasi memberikan masukan yang berujung pada terciptanya iklim bisnis yang kondusif.
Penangkapan ikan terukur adalah upaya meningkatkan investasi dan nilai ekonomi di sektor perikanan  dengan tetap mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi. Untuk itu kebijakan tersebut harus dijalankan sesuai dengan tujuan utamanya agar berjalan sesuai alur yang tepat sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
