Keenam, Kebijakan penangkapan ikan terukur dengan mengoptimalkan penangkapan ikan skala industri sesuai zona dan kuota juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan serta menarik investasi yang nantinya juga berimbas pada naiknya Pendapatan Negara bukan pajak (PNPB). Dimana pemungutan PNBP dilakukan dengan mekanisme PNBP pasca produksi.
PNBP pasca produksi menjadi lebih adil bagi pelaku usaha karena nilai yang dibayarkan sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Dengan mekanisme ini pula kualitas data produksi perikanan tangkap menjadi semakin akurat dan terpercaya. Dan selanjutnya dengan  PNBP yang diperoleh nantinya bisa dikembalikan kepada nelayan untuk program-program pemberdayaan.
Implementasi Penangkapan Ikan terukur
Penangkapan ikan terukur harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi, mensejahterakan masyarakat, serta mampu membuka iklim investasi di sektor perikanan tangkap yang kondusif serta berkontribusi maksimal terhadap peningkatan ekonomi nasional.
Untuk mewujudkan semua itu tentu harus dilaksanakan secara optimal baik dari segi perencanaan, implementasi serta monitor dan evaluasi. Kebijakan tersebut harus mampu menampung semua kepentingan yang ada baik kepentingan konservasi atau ekologi, kepentingan sosial kemasyarakatan dalam hal ini adalah nelayan-nelayan kecil serta kepentingan ekonomi nasional seperti penguatan investasi yang bermuara pada peningkatan PNBP, serta kepentingan pemerataan pembangunan.
Implementasi penangkapan ikan terukur harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara sosial dan ekonomi dan yang paling penting adalah mampu menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan. Kebijakan penangkapan ikan terukur harus berjalan serasi dan selaras dengan kebijakan perluasan kawasan konservasi yang semua itu bertujuan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
Implementasi secara optimal juga harus diimbangi dengan pengawasan kebijakan yang masif, sehingga celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak pro tujuan utama kebijakan bisa segera ditindak lanjuti. Pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari pra perizinan hingga pasca produksi. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan kebijakan dijalankan dengan tepat dan bijak oleh para pemangku kepentingan.
Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur terhadap upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan dapat dijalankan dengan optimal dengan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
Pertama, Pemetaan usaha penangkapan ikan secara optimal. Dimana peta usaha penangkapan ikan harus tergambar dengan jelas, siapa nelayan kecil, siapa pelaku industri besar, berapa jumlahnya hingga lokasi usahanya. Hal ini untuk memudahkan memetakan kebutuhan serta pemberian perizinan agar izin zona dan kuota benar-benar tepat sesuai peruntukan.
Kedua, Pengutamaan terhadap kepentingan nelayan lokal. Dimana dengan adanya mapping pelaku usaha yang jelas maka akan didapatkan jumlah dan lokasi para nelayan lokal atau nelayan kecil, hal ini untuk memastikan kuota khusus nelayan lokal benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan lokal. Selain itu program pemberdayaan masyarakat bisa tepat sasaran.
Ketiga, Transparansi perizinan dan pengawasan. Dimana kebijakan penangkapan ikan terukur harus mengedepankan asas transparansi hal ini untuk memastikan bahwa perizinan bisa di awasi oleh berbagai pihak dan masyarakat. Transparansi memberikan dampak yang baik bagi implementasi kebijakan karena akan berjalan sesuai dengan kepentingan umum dan tepat sasaran.
