Untuk meningkatkan dampak, program tersebut dijalankan dengan melibatkan masyarakat sehingga nantinya industri dan masyarakat bisa bekerja sama yang saling menguntungkan.Â
Pengembangan program bukan hanya berfokus pada sektor perikanan tapi juga penataan kawasan, pengembangan pariwisata, kuliner, hingga ekoswisata.
Target pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan dengan digulirkannya program kampung nelayan pintar adalah untuk terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Untuk mengoptimalkan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset sumberdaya daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDM-KP membangun kerja sama dengan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kementerian terkait lainnya serta lembaga keuangan seperti Bank serta lembaga telekomunikasi nasional.
Tantangan Pengembangan Desa Pesisir
Masyarakat pesisir merupakan subyek dalam pengembangan wilayah pesisi. Masyarakat pesisir adalah pemegang kedaulatan pembangunan di wilayahnya.Â
Di era informasi yang tanpa sekat seperti saat ini, pengembangan pesisir tidak bisa melepaskan pengaruh digital.Â
Jadi tantangan dari pengembangan desa pesisir adalah pertama, bagaimana memanfaatkan potensi desa yang ada untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan keseimbangan ekologi Pesisir.
Tantangan kedua, adalah bagaimana mengembangkan sebuah desa pesisir dalam konsep pembangunan yang terintegrasi, di mana terjadi saling keterkaitan antara sektor satu dengan sektor lainnya misalnya desa pesisir memiliki beragam sektor yang bisa di optimalkan dan saling mendukung, sektor ekonomi dengan penangkapan ikan, budidaya hingga pemasaran produk.
Sektor ekologi dengan konservasi pesisir, sektor hukum dengan pengawasan terintegrasi, sektor sosial dengan pengembangan sumberdaya manusia dan lain sebagainya.
Ketiga, adalah pengembangan desa pesisir yang mampu melibatkan semua pemangku kepentingan. Kementerian dan lembaga bukan lagi menjalankan program pemberdayaan secara parsial, tapi bisa berjalan beriringan saling terkait sehingga tercipta kolaborasi yang mampu mengoptimalkan pengembangan desa pesisir.
