Posisi Masyarakat Pesisir dalam Konsep Negara Maritim

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat besar memiliki potensi sumberdaya maritime yang luar biasa, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sumberdaya maritim atau dikenal dengan (Biodiversity) untuk itu wajar.

Jika Indonesai memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia, disamping itu posisi Indonesia  sangat strategis berada diantara dua benua Asia dan Australia serta dua samudera Pasifik dan Hindia. 

Belum lagi bicara sejarah peradaban bangsa pendahulu mulai dari masa kejayaan Sriwijaya, Majapahit hingga kejayaan mataram islam tidak luput dari kejayaan maritime nusantara.

Negara Maritim merupakan sebutan bagi negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas dibandingkan dengan daerah teritorial daratnya. 

Istilah Maritim berhubungan dengan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berkaitan dengan kelautan. 

Budaya Maritim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia khususnya yang menetap atau bermukim di daerah Pesisir pantai dan kepulauan.

Pada maa awal berdiri Indonesia sudah berupaya konsen dalam pengembangan dan pengelolaan potensi maritim secara optimal. Presiden Soekarno presiden pertama Indonesia selalu menggaungkan semangat Negara maritim denga kata-katanya yang menggelora. 

"Aku ingin kita menjadi bangsa pelaut (maritim ) dimana hiruk pikuk kapal yang berlayar baik kapal ikan, kapal niaga hingga kapal perang mengalahkan riak gelombang itu sendiri." 

Selain pidatonya yang menyemangatkan pada Sukarno juga membentuk kementerian yang menangani kompartemen kemaritiman untuk mewujudkan cita-citanya itu.

Setelah masa orde lama tumbang dan orde baru mengganti kepemimpinan Indonesia, semua arah program bergeser dari paradigm maritime ke paradigm daratan atau negara agraris.

Hal ini menjadi sebuah ironi bagi Negara sebesar Indonesia dengan potensi maritime yang luar biasa, bahkan ironisnya kekayaan maritime yang begitu besar dalam kandungan lautan yang luas hanya di kelola oleh eselon satu dari kementerian pertanian.

Gejolak semangat membangun Negara maritime muncul lagi diera reformasi saat pertama kali Presiden Abdurahman wahid membentuk departemen eksplorasi laut cikal bakal kementerian kelautan dan perikanan. 

Semangat itu hingga saat ini terus digelorakan dimana Pemerintah dalam visi - misinya mempunyai program pembenahan pengelolaan laut serta pengembangan industri perikanan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Untuk merealisasikan seluruh potensi di sektor maritim dibutuhkan langkah strategis guna mewujudkan sektor maritim sebagai lumbung ekonomi nasional. 

Oleh Karena itu, kombinasi antara Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Lahan (Laut) dan pemanfaatan teknologi bisa menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia.

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan suatu daerah dengan memanfaatkan semua potensi Sumber Daya yang ada secara optimal dengan menggerakan ekonomi dan fasilitas pelayanan serta perlindungan lingkungan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Demikian juga dengan pengembangan maritime, harus mengoptimalkan pengembangan wilayah yang bersinggungan langsung dengan potensi tersebut yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Wilayah Maritim yang meliputi pesisir dan pulau kecil sudah seharusnya  memperoleh perhatian intensif dengan porsi yang lebih besar. 

Analisis potensi wilayah bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil harus mampu mensinergikan ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal masyarakat. 

Sinergisme tersebut diperlukan untuk memberi nilai tambah sosial ekonomi dalam pembangunan kemaritiman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Konseptual pembangunan kemaritiman harus mencakup berbagai aspek yang sangat luas dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Secara skematik pembangunan kemaritiman dapat dibagi sebagai berikut:

Pertama, penguatan dan optimalisasi penyelesaian batas Maritim Ruang Laut dan Diplomasi Maritim, dimana batas ruanga laut merupakan hak kedaulatan bangsa maritime.

Oleh karena itu perlu ada kesepahaman antara Indonesia dengan Negara tetangga yang memiliki batas laut bersama.

Selain itu diplomasi maritime terkait sengketa batas dan pengelolaan sumberdaya harus terus dioptimalkan agar Indonesia bisa mandiri dan berdikari dalam mengelola potensi maritime yang ada.

Kedua, Pengembangan Industri Maritim dan Konektivitas Laut, dimana industry maritime dalam negeri harus dikelola dengan baik dan tepat, untuk menampung potensi maritime yang ada di Indonesia.

Tanpa adanya kemandirian usaha dalam negeri serta membuka investasi asing yang sehat dan pro rakyat potensi matirim yang begitu besar tak akan bisa dikelola secara optimal, disisi lain perlu adanya optimalisasi konektifitas laut sebagai upaya mempercepat distribusi ekonomi nasional.

Ketiga, Pengembangan Industri Sumber Daya Alam,  Jasa Kelautan dan  pengelolaan lingkungan laut, dimana potensi SDA yang sangat besar harus dikelola dengan baik dan tepat agar mampu memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi nasional.

Pengelolaan jasa disektor maritim harus dikembangkan seperti  jasa distribusi, pariwisata dan lain sebagainya dan yang tidak kalah penting adalah pengelolaan lingkungan atau ekosistem laut, dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya maritime dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.

Keempat, penguatan dan optimalisais Pertahanan dan Keamanan laut, dimana konsep Negara maritime harus ditopang dengan armada pertahanan dan keamanan yang kuta untuk itu industri pertahanan maritime juga harus didorong tumbuh kembangnya untuk mendukung armada maritime nasional.

Kelima, merawat dan menumbuh kembangkan Budaya Bahari, dimana budaya bahari harus menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, tanpa itu cita=cita Negara maritime hanya akan menjadi paper dan kajian ilmiah semata.

Meninjau cakupan pembangunan kemaritiman yang sangat luas maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global guna menggerakan ekonomi dibidang kemaritiman. 

Oleh karena itu, Pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan mampu memberdayakan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan melalui program kerja kemaritiman yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Paradigma Pemberdayaan sumber daya manusia pesisir harus bertumpu pada manusia (individu)sebagai subjek (pelaku) yang menentukan tujuan serta menjalankan proses pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 

Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya harus mampu mengatasi ketidakberdayaan individu dalam menghadapi masalah, meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam rangka meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat pesisir adalah pelaku utama sektor maritime untuk itu mereka harus menjadi pioneer dalam upaya pengembangan sektor maritime untuk mewujudkan Negara maritime yang kuat dan tangguh disegala aspek kehidupan. 

Pemberdayaan masyarakat pesisir harus mengedepankan strategi yang mampu menarik partisipasi masyarakat pesisir.

Dengan menggunakanpendekatan yang humanis dan berkelanjutan seperti pengorganisasian masyarakat, pengembanga  potensi masyarakat, pengembangan poensi wilayah, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat pesisir.

Negara maritime bukan sekedar slogan yang membanggakan tapi sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. 

Kolaborasi semua pihak akan menajdi penggerak utama dalam program tersebut, dan menjadi masyarkat pesisir sebagai pelaku utama adalah langkah yang tepat dan strategis.