Posisi Masyarakat Pesisir dalam Konsep Negara Maritim

Paradigma Pemberdayaan sumber daya manusia pesisir harus bertumpu pada manusia (individu)sebagai subjek (pelaku) yang menentukan tujuan serta menjalankan proses pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 

Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya harus mampu mengatasi ketidakberdayaan individu dalam menghadapi masalah, meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam rangka meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat pesisir adalah pelaku utama sektor maritime untuk itu mereka harus menjadi pioneer dalam upaya pengembangan sektor maritime untuk mewujudkan Negara maritime yang kuat dan tangguh disegala aspek kehidupan. 

Pemberdayaan masyarakat pesisir harus mengedepankan strategi yang mampu menarik partisipasi masyarakat pesisir.

Dengan menggunakanpendekatan yang humanis dan berkelanjutan seperti pengorganisasian masyarakat, pengembanga  potensi masyarakat, pengembangan poensi wilayah, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat pesisir.

Negara maritime bukan sekedar slogan yang membanggakan tapi sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. 

Kolaborasi semua pihak akan menajdi penggerak utama dalam program tersebut, dan menjadi masyarkat pesisir sebagai pelaku utama adalah langkah yang tepat dan strategis.