Mewujudkan Kedaulatan Maritim Indonesia

Sepekan ini publik Indonesia dihebohkan dengan berita aktivitas kapal asing di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara adalah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia dimana kita semua tahu bahwa daerah tersebut mengandung sumber daya alam yang melimpah, baik sektor energi sumber daya mineral maupun sektor kelautan dan perikanan.

Aktivitas kapal ikan asing tentu menjadi pertanyaan bagi semua pihak khususnya masyarakat Indonesia, keberadaan kapal asing baik kapal ikan maupun kapal perang asing tentu banyak yang mengartikan sebagai wujud pencederaan terhadap kedaulatan maritim Indonesia. 

Terlebih dalam kurun waktu hampir satu dekade ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Pemerintah fokus mengembangkan ekonomi maritim, bahkan untuk mewujudkan semua itu Indonesia memiliki satu Kementrian Koordinator yang fokus pada optimalisasi sektor maritim.

Sudah sejak zaman nenek moyang kita, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang telah dapat memanfaatkan sumber daya maritimnya dengan baik dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan menguasai laut untuk mencukupi kebutuhan dasarnya termasuk mampu menjaga keamanan dan keselamatan aktivitas di laut dengan efektif. 

Jika kita telaah satu per satu lima pilar utama dari prinsip "maritime fulcrum" Indonesia maka akan banyak didapati pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Indonesia untuk membuktikan dirinya sebagai negara maritim sebelum kemudian menjadi pusat maritim dunia.

Untuk menjawab problematika di perairan Natuna Utara dan sektor matirim nasional secara umum, tentunya pembangunan ekonomi maritim harus diperkuat, negara harus hadir di wilayah perairan Indonesia. Seperti cita-cita bung Karno bahwa Indonesia harus menjadi negara maritim. 

Di mana hiruk pikuk kapal-kapal Indonesia mengalahkan riak gelombang itu sendiri. Tentunya ibarat sebuah bangunan, pembangunan sektor maritim Indonesia haruslah memiliki pondasi dan pilar-pilar yang kuat agar struktur pembangunan sektor maritim kuat dan mampu menopang pembangunan nasional.

Pilar pertama adalah budaya maritim, di mana Indonesia harus membangun kembali budaya maritimnya. Membangun kembali berarti Indonesia harus meyakinkan diri bahwa bangsa ini sebenarnya pernah memiliki budaya maritim yang masyhur. 

Kita bisa menengok sejarah Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya maka tidak diragukan lagi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim yang bahkan telah menjelajahi laut sejak lama dan membangun kekuatan di laut sampai mempengaruhi manca negara.

Yang menjadi persoalan mendasar adalah sejauh mana masyarakat Indonesia sekarang bergaul erat dengan laut? Menjadikan laut sebagai gaya hidup? Memanfaatkan kekayaan laut?

Untuk menjawab itu Indonesia harus membangun kesadaran untuk menengok ke laut, Indonesia tidak boleh memunggungi laut, Indonesia harus menjadikan laut sebagai halaman rumah untuk itu.

Pilar kedua adalah Kedaulatan Pangan Laut, di mana Indonesia harus mampu membangun kedaulatan pangan laut, menjadi penting untuk menghadirkan pangan laut dalam setiap menu rumah tangga di Indonesia, tidak hanya di daerah-daerah pantai, di Sumatra, Sulawesi, dan Maluku, akan tetapi di seluruh wilayah Indonesia. 

Pemerintah harus dapat menjamin bahwa harga pangan laut dengan mutu baik dapat terjangkau oleh masyarakat.

Jika bangsa Indonesia telah dapat menjadikan ikan sebagai menu sehari-hari maka barulah dapat dikatakan adanya ketahanan nasional dalam pangan laut. 

Untuk memenuhi hal tersebut tentunya meningkatkan produktivitas ikan adalah sebuah keharusan untuk itu perlu dibangun kapal-kapal ikan Indonesia di dalam negeri. 

Pemerintah harus dapat mendirikan lagi sentra pembuatan kapal ikan di Indonesia agar kita tidak perlu mengimpor kapal ikan. 

Pelabuhan perikanan harus dibangun mendekati "fishing ground" terlebih pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu harus bisa menjadi home base bagi kapal-kapal ikan yang beroperasi di wilayah perbatasan seperti Natuna Utara, Laut Sulawesi, Biak, dan sebagainya. 

Banyaknya kapal ikan Indonesia harus mampu memenuhi perairan indonesia khususnya wilayah perbatasan. Dengan hal tersebut tentunya mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya maritim.

Selain memenuhi Perairan Indonesia dengan kapal-kapal ikan Indonesia tentunya pembangunan infrastruktur seperti pabrik-pabrik pengolahan ikan harus dibangun dekat dengan pelabuhan perikanan sehingga mengurangi waktu tempuh ikan sebelum diproses. 

Pelabuhan perikanan harus dilengkapi dengan pelabuhan udara yang dapat melayani penerbangan luar negeri, sehingga hasil pendaratan ikan dan hasil pengolahan ikan dapat segera dikirimkan baik ke pasar domestik maupun ke pasar eksport.

Selain mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan, Indonesia harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan sektor energi dan sumber daya mineral secara mandiri, tentunya hal itu perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan sumberdaya manusia. 

Kedaulatan pangan maritim dan energi sumber daya mineral harus dioptimalkan berbasis riset, hal ini agar pembangunan maritim terarah dan terukur.

Pilar ketiga adalah Infrastruktur Maritim yaitu mengoptimalkan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dimana Indonesia harus mampu membangun jejaring distribusi di laut, dengan memperkuat armada pelayaran nasional, armada pertahanan dan armada pengawasan serta keamanan di laut. merupakan tugas yang berat bagi pemerintah Indonesia. 

Armada pelayaran nasional sebagai faktor utama pemerataan distribusi nasional sehingga pemerataan ekonomi semua daerah terwujud.

Untuk mendukung armada maritim tentunya pemerintah juga harus membangun pelabuhan internasional di ujung-ujung wilayah kepulauan Indonesia. 

Perlu ada studi yang komprehensif di daerah mana yang merupakan ujung-ujung Indonesia dapat dibangun pelabuhan internasional yang dapat langsung mengangkut barang produksi Indonesia ke negara pasar tanpa melalui Singapura.

Pilar keempat adalah kerja sama maritim yaitu membangun kerja sama di bidang maritim baik sektor energi sumber daya mineral, kelautan, dan perikanan hingga sektor ekonomi maritim lainnya.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus dapat mengedepankan kesamaan derajat dan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.

Keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional harusnya dapat menambah perlindungan terhadap kepentingan Indonesia, kehadiran Indonesia dalam forum kemaritiman Internasional harusnya mampu memperkuat posisi kedaulatan maritim Nasional, peran diplomasi harus optimal agar negara asing menghargai kedaulatan maritim Indonesia.

Kerja sama internasional harus dijadikan sarana bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan perlindungannya terhadap nelayan, pekerja di sektor kelautan dan juga pekerja penunjang sektor kelautan. 

Indonesia perlu memastikan bahwa keselamatan dan keamanan laut dapat dicapai melalui kerja sama yang saling menghormati dengan negara-negara lain dalam memastikan laut yang aman dilayari dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Pilar kelima adalah Pertahanan Maritim yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan negara baik secara hukum dan ekonomi. 

Indonesia harus memperkuat armada pertahanan dan keamanan maritim, menbangun sinergi antar kekuatan pertahanan dan keamanan maritim sehingga terjadi harmonisasi dalam menjaga kedaulatan maritim nasional. 

Untuk itu sangat penting dilakukan pengembangan industri pertahanan maritim agar tidak tergantung kepada negara lain dan dapat menjamin kemandirian serta ketahanan dalam menjaga kedaulatan Indonesia di laut.

Penguatan alat dan infrastruktur pertahanan serta pengembangan profesionalitas sumber daya manusia adalah faktor utama optimalisasi pertahanan maritim. 

Tanpa ada dukungan terhadap alat pertahanan dan pelatihan yang cukup dari personil pertahanan maka akan sulit bagi Indonesia untuk menjaga pertahanan negara dan akibatnya akan semakin banyak pelanggaran kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh negara lain.

Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya sebagai perwujudan eksistensi negara dan mewujudkan kembali cita-cita leluhur bangsa tapi lebih dari semua itu sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya maritim untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. 

Untuk itu kita harus membangun kerja sama antar elemen bangsa secara harmoni agar cita cita luhur tersebut terwujud.