Penggantian yang diberikan kepada nelayan pemilik kapal dan alat tangkap tanpa memperhatikan nasib nelayan yang hanya menjadi pekerja bagi nelayan lain yang memiliki modal akan berdampak serius pada kondisi tenaga kerja kapal ikan. Sederhananya jumlah pekerja pada kapal trawl jelas berbeda dengan kapal rawai atau gillnet, perbedaan itu harus disikapi dengan bijak.
Permasalahn nelayan yang masihmenjadi hidden transcripts
Mimpi mengelola wilayah pesisir berkelanjutan seperti yang tercantum dalam misi dari Permen KP nomor 2 Tahun 2015 Â dan permen KP nomor 71 tahun 2016 adalah mewujudakan sebuah kesimbangan ekosistem pesisir sehingga mampu berkelanjutan dalam pemanfaatkan serta pengelolaannya, tapi persoalan besar yang belum kunjung terselesaikan adalah masih adanya industri ekstraktif di pulau pesisir dan pulau-pulau kecil terutama dikelola oleh para pemilik modal bukan oleh masyarakat.
Bicara pengelolaan pesisir berkelanjutan tidak hanya selesai pada kebijakan terkait alat tangkap, kita juga harus bertanya tentang Bagaimana dengan reklamasi? Bagaimana dengan tambang? Bagaimana dengan tourism? Kita semua masih melihat, masalah perusakan akibat industri ekstraktif itu masih belum terlalu penting.
Padahal kalau boleh jujur itu semua adalah problem yang paling banyak menyebabkan nelayan-nelayan kita itu beralih profesi. Branding pariwisata pesisir tanpa dibarengi kajian yang tepat dan antisipasi dampak lingkungan yang efektif justru akan menodai rencana pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, pembukaan lahan pesisir, hutan pesisir sebagai tambang akan berdampak serius karena penyangga alam telah dirobohkan dengan dibukanya pertambangan dan pariwisata.
Kebijakan terkait industri ekstraktif di wilayah pesisir sangat berdampak pada nelayan atau masuyarakat pesisir, mulai dari ekosistem berubah, misal, membangun Teluk Benoa, pasir yang diambil dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pembukaan tambang di daerah pesisir Banyuwangi dan pembukaan lahan hutan mangrove untuk pariwisata di berbagai daerah lainnya.
Hal ini meninggalkan luka atau kerusakan berganda. Hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Rata-rata nelayan kita adalah nelayan tradisional yang belum bisa jauh melaut dan masih di wilayah zona di bawah 12 mil. Hasil tangkapan menurun padahal harus terus bertahan hidup hal ini yang  menyebabkan Nelayan beralih profesi.
Mewujudkan Kedaulatan Masyarakat pesisir
Nelayan harus memiliki kekuatan kemandirian agar bisa berdaulat dan berdaya dalam mengelola kelautan dan perikanan. Mereka harus berdaulat atas laut, adanya  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dengan kebijakan pusata hingga daerah melalui perda akan didorong di 33 provinsi. Tetapi rata-rata semua berorientasi pada industri ekstraktif kalu tidak tambang, pariwisata, ya reklamasi, semua pengelolaan masih belum berangkat dari nelayan.
Rencana zonasi mencederai kedaulatan nelayan atau masyarakat pesisir. Yang dibutuhkan masyarakat pesisir adalah mereka bisa mengakses laut. Karena itukan open access. Open access bukan berarti investasi masuk lalu mereka dipinggirkan. Open accses harus diperuntukkan seluas-luasnya bagi nelayan kita bukan buat para pemodal saja. Pengelolaan perikanan Open accses harus juga bisa digeser pada pengelolaan yang terkendali agar nelayan mendapatkan porsi dan haknya untuk berdaulat di laut.
Memutus  rantai industri ekstraktif dengan menerapkan kebijakan yang pro masyarakat pesisir dan pengendalian dengan kontrol yang ketat adalah langkah yang tepat dalam rangka mengembalikan kedulatan laut sebesar-besarnya ke masyarakat pesisir. Kalau masyarakat pesisir atau nelayan sudah mencapai kedaulatan, selanjutnya program pemberdayaan harus digulirkan agar mampu mendorong masyarakat pesisir untuk mandiri.
