Ketidakadilan di Tanah Papua: Hutan Adat Suku Awyu Dirampas Perusahaan Sawit, Bagaimana Nasibnya?

Tutupan hutan di Tanah Papua dengan luas hutan mencapai 34 juta hektar  memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Pengendalian deforestasi adalah suatu keharusan karena hampir sepertiga dari total luas hutan di Indonesia terletak di Papua. Deforestasi dan konversi lahan adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Bagi masyarakat adat Suku Awyu, hutan adalah 'rekening abadi' mereka. Hutan menyediakan ruang hidup yang memenuhi kebutuhan masyarakat Awyu dari generasi ke generasi. Namun, keberadaan hutan adat Suku Awyu kini terancam oleh izin usaha beberapa perusahaan sawit di Boven Digoel, Papua Selatan. Menurut Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia (1997) oleh Dr. Zulyani Hidayah, masyarakat adat Suku Awyu tersebar di beberapa desa di pesisir selatan Papua terutama di daerah aliran Sungai Digul. Mereka umumnya hidup sebagai peramu dan pemburu, tempat makanan utamanya adalah ikan dan udang yang ditangkap langsung dari sungai. 

Masyarakat adat Awyu khawatir bahwa perusahaan sawit akan merusak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kerusakan ini tidak hanya mengancam hutan dan isinya, tetapi juga rawa-rawa dan sungai yang masih alami, yang merupakan sumber air utama bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Hutan adat menjadi sumber pangan, obat-obatan, identitas sosial budaya, hingga mata pencaharian bagi masyarakat adat Awyu. Di hutan tersebut, masyarakat bisa berburu, mengambil bahan pangan dan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan diantaranya sagu, cawat, motu (tas adat dari kulit kayu), dan pelepah nibung. Masyarakat adat juga mencari kayu gaharu yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. 

"Saya menghidupi sembilan anak sendirian sejak suami saya meninggal tahun 2004. Hingga sekarang anak-anak sudah ada yang menjadi prajurit TNI, ada yang berkuliah di Jawa, ada yang sekarang masih bersekolah. Itu karena hasil hutan. Kami hanya berharap dari alam. Kami tidak bisa melakukan apa pun tanpa alam yang lestari,"  kata Antonia Noyagi. 

Beribu-ribu cara dan langkah sudah dilakukan oleh masyarakat Adat Suku Awyu untuk mempertahankan lahan tempat tinggal sekaligus mata pencaharian utama mereka. Tetapi, banyak sekali ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat setempat dalam memperjuangkannya. 

Hendrikus "Franky" Woro, seorang pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu, mengajukan gugatan terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada 13 Maret 2023. Franky menuntut agar pemerintah mencabut izin PT Indonesia Asiana Lestari (IAL) yang dalam analisis dampak lingkungannya (Amdal) tidak memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya Suku Awyu. Katanya, pemberian izin bagi PT IAL untuk perkebunan sawit seluas 39.190 hektar telah dikeluarkan sejak tahun 2017, tetapi masyarakat tidak mengetahui sama sekali terkait pemberian izin bagi PT IAL. 

Penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Amdal, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

"Potensi emisi karbon yang lepas jika deforestasi itu terjadi yakni setidaknya sebesar 23.08 juta ton CO2. Ini akan menyumbang lima persen dari tingkat emisi karbon pada 2030," kata Sekar Banjaran Aji, anggota tim kuasa hukum masyarakat adat Suku Awyu. 

Namun, pada 2 November 2023, majelis hakim PTUN Jayapura menolak gugatan yang diajukan oleh Hendrikus Woro. Keputusan ini merupakan kabar buruk bagi masyarakat adat Suku Awyu yang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari ancaman perusahaan sawit.

Sumber: Kompas.com

Dikutip dari Greenpeace.org, Suku Awyu akhirnya kembali memberikan gencatan pada 27 Mei 2024 dengan menggelar aksi di depan lembaga peradilan peradilan Mahkamah Agung karena gugatan mereka terhadap izin lingkungan PT. Indo Asiana Lestari kini berada di tingkat kasasi. Suku Awyu sebelumnya kalah di dua tingkat peradilan, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada November 2023 dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Maret 2024.

"Kami datang menempuh jarak yang jauh, rumit, dan mahal dari tanah Papua ke Ibu Kota Jakarta, untuk meminta Mahkamah Agung memulihkan hak-hak kami yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit yang kini tengah kami lawan ini," kata Hendrikus Woro. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, merespons kontroversi proyek sawit yang mengancam hutan adat masyarakat dengan mengatakan perlunya dilakukan pertemuan antara pemerintah dan komunitas lokal di wilayah tersebut. AHY menekankan pentingnya kebijakan yang tepat dan ekonomi yang inklusif di Papua yang melibatkan semua lapisan masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan dalam laporan 100 Hari Kerja di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024.

Sampai sekarang, masyarakat adat Suku Awyu masih memperjuangkan tanah adat milik mereka dari rampasan perusahaan asing yang mengganggu stabilitas kehidupannya. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka dampak buruk akan menghampiri negeri ini. Konflik sosial yang akan terus terjadi, kehilangan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan utama masyarakat adat akan dibabat habis, kerusakan lingkungan yang tak bisa dihindari, peningkatan emisi gas rumah kaca yang semakin pesat, serta hilangnya identitas budaya dan spiritual bagi masyarakat adat Suku Awyu. 

Keadilan yang nyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat Suku Awyu dalam memperjuangkan tanah adatnya. Dukungan dari pemerintah menjadi tombak utama untuk tegas menolak keberadaan PT IAL dan perusahaan asing lainnya untuk menggantikan hutan adat yang kaya akan sumber daya alam menjadi perkebunan sawit yang dapat merusak lingkungan. Dukungan dari masyarakat Indonesia tentang hal ini juga terus digaungkan, salah satunya lewat kampanye media sosial "All Eyes on Papua" yang sempat menjadi trending juga menjadi lirikan publik untuk membantu menyuarakan kasus ini.

Merujuk Kompas.com, Atha Hesegem, perempuan muda Papua yang kini tengah menjalani studi di Rusia, menyebut orang asli Papua selama ini "berjuang sendirian" untuk menuntut pemenuhan berbagai hak dasar.

"Harapan saya sangat besar agar ada perhatian untuk mengamati dan menanggapi berbagai masalah di Papua, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketimpangan gender, sampai konflik bersenjata dan pengungsian yang jarang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Tolong gandeng dan rangkul kami untuk bersama-sama menyuarakan persoalan-persoalan ini," ujarnya.