Benarkah Inklusi Keuangan Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2017). Pemerintah terus mendorong pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat sebagai salah satu inisiatif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024, Indeks Literasi Keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,4%, sementara Indeks Inklusi Keuangan sebesar 75,02%. Ini menandakan masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan jasa layanan keuangan namun belum mengetahui detail produknya, manfaatnya, dan risikonya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan meningkat, pemahaman masyarakat tentang produk keuangan masih perlu ditingkatkan. Data dari OJK menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% dari masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bersama dengan lembaga keuangan perlu mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Dampak Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang diperlukan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Ketika individu dan usaha kecil dapat dengan mudah mengakses tabungan, pinjaman, dan asuransi, mereka lebih mampu merencanakan keuangan, mengelola risiko, dan memperluas usaha mereka. Sebuah studi oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa setiap 10% peningkatan dalam inklusi keuangan dapat berkontribusi hingga 0,5% pertumbuhan PDB.

Di Indonesia, dengan indeks inklusi keuangan yang mencapai 75,02% menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, terdapat potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Selain itu, inklusi keuangan juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak positif pada konsumsi domestik. Dengan lebih banyak orang yang terlibat dalam sistem keuangan, sirkulasi uang dalam perekonomian meningkat, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, memajukan inklusi keuangan di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, mendukung visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi seperti fintech juga berperan krusial dalam memperluas akses keuangan di Indonesia. Aplikasi pembayaran, platform pinjaman online, dan layanan keuangan digital lainnya telah membantu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan lebih banyak orang yang terlibat dalam sistem keuangan, sirkulasi uang dalam perekonomian meningkat, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat melalui inklusi keuangan berperan signifikan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ketika masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, memiliki akses ke layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi, mereka dapat mengelola risiko dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Program-program mikrofinansial, misalnya, memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai usaha kecil atau mengembangkan usaha yang sudah ada, sehingga meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa lebih dari 60% peminjam di lembaga mikrofinansial mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan akses ke pembiayaan. Selain itu, dengan akses ke layanan keuangan, masyarakat dapat menabung untuk kebutuhan darurat dan pendidikan, yang merupakan investasi penting bagi generasi berikutnya. Pemberdayaan ini tidak hanya membantu individu keluar dari kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi. Dengan demikian, penguatan inklusi keuangan menjadi alat strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan Literasi Keuangan

Peningkatan inklusi keuangan di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai lembaga terkait, mengingat pentingnya akses keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut data OJK, pada tahun 2024, indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%, menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai inisiatif telah diluncurkan, seperti program edukasi literasi keuangan dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk layanan digital yang memudahkan akses keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital, yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan dengan lebih efisien. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam menciptakan inovasi produk keuangan telah memperluas jangkauan layanan, sehingga lebih banyak orang dapat terlibat dalam sistem keuangan formal. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari inklusi keuangan.

Namun, tantangan tetap ada dalam mewujudkan inklusi keuangan yang optimal. Masih terdapat segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, terutama di daerah terpencil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan juga menjadi hambatan. Dalam menghadapi tantangan ini, Bank Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti memperkuat regulasi untuk mendorong lembaga keuangan memberikan layanan kepada segmen masyarakat yang kurang terlayani. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kolaborasi dengan OJK dan lembaga lain untuk mempercepat edukasi keuangan, serta memperluas akses melalui teknologi digital. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan inklusi keuangan dapat terus ditingkatkan, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.