Dengan perkembangan teknologi dan percepatan arus informasi, banyak polemik yang menghiasi pembangunan desa di era ini. Misalnya, pembangunan atau perbaikan jaringan jalan ataupun komunikasi yang menyebabkan arus barang, jasa, dan informasi menjadi sangat pesat, terutama antara desa dan kota. Hal ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan dalam distribusi hasil tani, tetapi di satu sisi budaya kebersamaan dan gotong royong agaknya mulai hilang dengan masyarakat yang mulai mengenal teknologi seperti telepon seluler dan internet.
Hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dikendalikan, menuntut desa untuk tetap tumbuh, namun tetap memegang nilai-nilai yang telah mengakar. Perencanaan pembangunan sangat berperan penting dalam hal ini, terutama sebagai fungsi “penyaring” di era globalisasi seperti sekarang ini. Meski monoton dalam urusan perekonomian (dengan umumnya bertumpu pada bidang pertanian), namun desa-desa Indonesia menjadi berbeda antara satu sama lain, karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kondisi budaya bahkan perpolitikan di tiap desa berbeda-beda isunya. Untuk itu, peran masyarakat dari desa itu sendiri sangat penting, bukan sebagai objek dari pembangunan, tapi sebagai subjek yang juga berpartisipasi dalam pembangunan desanya sendiri.
Tapi, kapasitas secara materi dan pengalaman, menjadi hambatan bagi masyarakat desa. Isu-isu pendidikan juga familiar di telinga kita jika mendengar kata “desa”: kurangnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar, sampai anak-anak yang hanya bisa bersekolah sampai jenjang SMP. Saya melihat hal ini juga menjadi sebab adanya ketimpangan awareness dan knowledge dalam pembangunan yang kental terjadi, terutama antara aparat pemerintahan setempat dengan masyarakatnya. Sehingga, konsentrasi kekuasaan dan wewenang dalam menjalankan pembangunan menjadi sangat terpusat di antara aparat pemerintahan saja. Padahal, sebagai bagian dari desa, masyarakatlah yang seharusnya memiliki lebih banyak kontribusi dalam pembangunan.
Tidak hanya di pedesaan, kurangnya pemahaman tentang perencanaan juga terjadi di kota. Dengan masyarakat yang lebih heterogen, dengan kelas-kelas yang terbagi secara lebih kompleks, akumulasi pengetahuan juga terjadi di antara para pemangku kekuasaan saja. Sibuknya individu-individu di kota menjadikan mereka (atau juga kita) tidak sempat memikirkan soal pembangunan kota kita sendiri, bahkan tidak jarang kita tidak peduli dengan kondisi lingkungan rumah kita masing-masing.
Pembangunan yang semakin semena-mena terus merajalela. Bangunan-bangunan tinggi terus bermunculan, dimana di bawahnya masih banyak orang-orang yang memikirkan besok harus makan apa, sahur makan apa, apakah hasil jualan hari ini cukup untuk membeli takjil atau tidak. Anak-anak putus sekolah bermain di pinggiran rel sambil sesekali meghirup kantong plastik dengan isinya lem yang mengering, sedang ibu-ibu terus mengeluh masalah air yang makin susah mengucur dari keran, sampai-sampai harus berjalan jauh ke WC umum untuk mandi, cuci, dan kakus.
Ketimpangan dalam urusan pembangunan tidak seharusnya hanya menjadi tontonan. Seluruh lapisan masyarakat seharusnya menjadi aktor pembangunan. Tapi, lagi-lagi modal awal yang kita sama-sama lupakan: kesadaran dan lalu pengetahuan akan peran masyarakat dalam pembangunan.
Lagi-lagi kita berurusan dengan hak atas pembangunan. Selain menyangkut hak untuk “mendapatkan” dampak positif dari pembangunan, masyarakat juga memiliki hak untuk “berpartisipasi” atau “ikut serta” dalam proses pembangunan. Tapi apa masalahnya? Hak ini seolah-olah direnggut. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengaku lebih berhak mengatur pembangunan, yang sebenarnya juga mengakui kalau pembangunan itu tidak serta-merta soal infrastruktur yang canggih ataupun pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mengakui bahwa lagi-lagi pembangunan dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Mungkin naif rasanya, tapi apa pula itu kesejahteraan masyarakat kalau masyarakatnya tidak diikutsertakan dalam memahami makna kesejahteraan itu sendiri?
Yang ingin saya ingatkan kepada kita semua adalah, perencanaan pembangunan bukan hanya milik kita yang sudah belajar saja, atau kita yang sudah berpengelaman. Perencanaan pembangunan adalah milik semua yang terlibat di dalamnya, termasuk alam. Mungkin tugas kita yang sudah belajar juga adalah, membagi pengetahuan dan teori yang sudah kita pelajari kepada mereka yang belum. Di beberapa daerah, apalagi di daerah yang terpencil dengan adat budaya yang masih mengakar, pembangunan bisa dibilang belum merata. Faktor pendidikan menjadi salah satu kuncinya, bahwa mereka yang tinggal disana masih belum bisa merasakan pendidikan yang sama, mungkin dengan masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Oleh karena itu, penting untuk para perencana pembangunan tidak hanya datang lalu membangun daerah tersebut, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari pemetaan potensi dan masalah, serta penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan.
Tidak hanya konsep perencanaan partisipatif yang harus dieluh-eluhkan, tapi pendidikan pembangunan itu sendiri bagi masyarakatnya. Kedua hal tersebut bisa dilaksanakan secara paralel, dengan terlebih dahulu memperkenalkan model perencanaan pembangunan tertentu secara teoritis, lalu langsung melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaannya. Hal ini juga mendorong rasa kepemilikan atau sense of belonging dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Alhasil, proses implementasi dan pengawasan juga tidak harus dilakukan oleh instansi pemerintahan, tapi juga oleh masyarakat itu sendiri.
Toh pada akhirnya, kita tidak perlu perencana profesional sebanyak itu. Perencana-perencana bisa lahir dari masyarakat yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk belajar di tingkat perguruan tinggi. Selain menjadi perencana profesional, mereka yang lahir dari jenjang yang lebih tinggi juga memiliki fungsi mendidik masyarakat, seperti yang telah diterangkan di atas.
Saya sangat senang, terkadang, menyamakan para planner sebagai jedi dalam Star Wars. Tugas para jedi adalah untuk membawa keseimbangan atau bring balance to the force. Jika kita sadar bahwa orang-orang yang telah menimba ilmu tinggi-tinggi lantas jadi “orang jahat”, seperti layaknya sith, maka harusnya para planner ini menumpas hal itu, lewat cara-cara yang baik. Mungkin dengan mengkader jedi muda yang berpotensi. Sehingga keseimbangan juga terjadi tidak hanya dalam lingkup jedi dan sith, tapi juga dalam lingkup pembangunan yang merata di Indonesia.
