Namun yang saya senangi dari rusun tersebut adalah interaksi masyarakat yang tetap kuat. Keberadaan ruang publik tercipta di koridor-koridor rusun di setiap lantai serta di lapangan parkir rusun tersebut. Walaupun tidak sepantasnya koridor-koridor menjadi kotor dan tidak tertata namun hal ini menegasikan poin-poin tentang interaksi dan permasalahan sosial yang disampaikan di atas. Tetapi sebenarnya tetap menjadi masalah yang harus diatasi, dalam artian bagaimana tidak membatasi interaksi antar penghuninya dengan mempertahankan kelayakan tinggal dari rusun tersebut.
Dalam beberapa kali kesempatan saya juga mengunjungi apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya apartemen Taman Rasuna. Konsep penyediaan ruang publik di apartemen ini juga menarik, dengan menyediakan berbagai sarana rekreasi di lantai 5 kompleks apartemen tersebut. Jika dilihat dari lantai 15 ke atas, pemandangan yang sangat bagus akan kita dapat, melihat penghuni apartemen tersebut berinteraksi, mengahabiskan sore, berolahraga dan sebagainya di ruang publik yang cukup luas tersebut.
Beberapa contoh tadi saya coba sampaikan sebagai pertimbangan bahwa poin-poin yang disampaikan sebelumnya tidak sepenuhnya benar. Beberapa rusun yang disediakan pemerintah dan juga pihak swasta berhasil (sedikit) mengurangi permasalahan-permasalahan yang disebutkan.
Mencoba Memberikan Alternatif
Nampaknya jika kita bandingkan langsung antara rusun yang diperuntukkan bagi MBR dan juga apartemen mahal yang disediakan pihak privat, terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Padahal sepantasnya, jika tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama dalam beberapa kasus relokasi kampung kota ke rusun, hasil yang diharapkan dari perumahan vertikal dapat menciptakan kondisi yang sama baiknya. Entah bagaimana ke depannya perbaikan pada rusun-rusun yang lebih 'tertinggal' akan dilakukan, tapi tetap saja di sini saya melihat masih terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan di luar menggalakkan gedung-gedung tertinggi.
- Penegakkan regulasi mengenai gedung-gedung bertingkat agar tetap sesuai standar, jika memang tidak ada solusi atau kebijakan lain. Selain itu regulasi ini juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya dari penghuni yang diharapkan. Terlepas dari keuntungan yang akan didapat dari penyediaan perumahan vertikal, tetap saja aspek sosial (sesuai dengan apa-apa yang disampaikan dari poin-poin yang disampaikan diatas) dan budaya saya nilai lebih penting karena menyangkut manusia yang tinggal di dalamnya. Manusia yang juga merupakan warga kota dan memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhannya, baik fisik maupun non-fisik (kebutuhan sosial).
- Mempertimbangkan solusi berupa revitalisasi, alih-alih langsung merelokasi masyarakat kampung kota. Beberapa kasus relokasi saya nilai masih tidak layak untuk dilakukan, karena ada unsur kemanusiaan yang dilanggar disitu. Revitalisasi masih mungkin dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang sama tingginya dengan penyediaan dan relokasi ke rusun. Hal ini bisa dilakukan apabila melibatkan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara individu dan kolektif dari komunitas yang ada. Contoh kasus yang mungkin bisa dikatakan berhasil adalah Kampung Kreatif Dago Pojok atau pun Kampung Jambangan di Yogyakarta. Tentunya pertimbangan solusi apa yang ditawarkan harus didasari analisis yang kuat dari berbagai aspek termasuk lingkungan dan hukum.
