Pada Pemilu 2019, PDIP memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 27,53% suara sah nasional. Angka ini jauh di atas parliamentary threshold 4% yang berlaku saat itu. Kondisi ini menunjukkan bahwa PDIP memiliki basis massa yang kuat dan dukungan yang luas dari masyarakat.
Keberhasilan PDIP ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, antara lain:
- Basis Massa yang Kuat: PDIP memiliki basis massa yang loyal dan terstruktur, terutama di pedesaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk meraih suara yang signifikan dalam pemilu.
- Ideologi yang Jelas: PDIP memiliki ideologi yang jelas, yaitu nasionalisme dan kerakyatan, yang menarik bagi banyak pemilih.
- Kepemimpinan yang Kuat: PDIP memiliki pemimpin yang kuat dan karismatik, seperti Megawati Soekarnoputri, yang mampu mengkonsolidasikan massa dan mengarahkan strategi partai.
Penerapan parliamentary threshold telah membantu menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Partai-partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara tidak dapat memperoleh kursi di parlemen, sehingga hanya partai-partai besar yang dapat bertahan. Hal ini mendorong konsolidasi kekuatan politik dan menciptakan stabilitas sistem pemerintahan.
Selain itu, parliamentary threshold juga berdampak pada strategi PDIP dalam menghadapi pemilu. Partai ini harus memastikan untuk memperoleh suara yang cukup agar dapat melewati ambang batas dan memperoleh kursi di parlemen. Hal ini mendorong PDIP untuk lebih fokus pada memperkuat basis massa dan menggalang dukungan yang luas dari masyarakat.
Penutup
Parliamentary threshold merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Studi kasus Partai PDIP menunjukkan bahwa sistem ini dapat membantu parpol yang memiliki basis massa yang kuat, ideologi yang jelas, dan kepemimpinan yang kuat untuk lolos ke parlemen.
Namun, penting untuk diingat bahwa sistem ini juga memiliki kekurangan, dan perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tidak melemahkan suara minoritas dan membatasi partisipasi politik. Penting untuk dicatat bahwa penyederhanaan partai politik merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Selain parliamentary threshold, perlu dipertimbangkan pula mekanisme lain seperti penyatuan parpol, peningkatan regulasi pendanaan partai politik, dan penguatan pendidikan politik.
Dengan berbagai upaya yang komprehensif, diharapkan sistem kepartaian di Indonesia dapat menjadi lebih sederhana, efektif, dan akomodatif terhadap aspirasi seluruh masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
