Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Merupakan Harapan Masyarakat Indonesia

KEWENANGAN dan hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki presiden untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan lembaga lain atau kelompok manapun. Kewenangan ini diatur dalam UUD 1945.

Jauh sebelum jadi Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen persatuan dan kesatuan.

Komitmen persatuan ini di tunjukan pada gaya kepemimpinan yang menyatukan. Semua elit dan parpol di rangkul menjadi teman pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Entah itu partai non parlemen atau partai besar yang lama bersemayam di parlemen, semua di satukan dalam bingkai kebinet Merah Putih.

Politik akomodatif ini sebenarnya ingin memberikan ruang kepada SDM anak bangsa untuk berkarya dan berbuat kepada bangsanya, tanpa harus memandang besar atau kecilnya partai politik tersebut.

***

Percakapan publik atas wacana pertemuan kedua tokoh tersebut  cukup antusias dan manjadi harapan masyarakat Indonesia.

Tentu, harapan kita semua bahwa wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati sangat diharapkan benar-benar terealisasi.

Ada sejumlah dampak positif pada kebijakan pembangunan bila pertemuan kedua tokoh ini terealisasi. Tak bisa di pungkiri bahwa PDI-P merupakan partai pemenang di parlemen dan sejumlah kepala daerah adalah merupakan kader PDI Perjuangan.

Dari sisi realisasi program pemerintahan Prabowo Subianto akan efektif dan terealisasi dengan baik, karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini salah satu dari dampak pertemuan tersebut.

Yang perlu di ingat. Bahwa realisasi pertemuan kedua tokoh ini bukan sekedar berdampak politik elektoral dan pembangunan tapi juga menyehatkan alam demokrasi Indonesia menuju Indonesia emas 2045.

Dalam demokrasi modern seperti ini, persatuan menjadi instrumen penting untuk menjalankan roda kekuasaan dan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Apalagi yang akan bertemu ini merupakan presiden dan mantan presiden. Ini sebuah momentum positif–konstruktif dalam rangka membangun konsolidasi demokrasi modern.

Kita berharap pertemuan kedua tokoh ini melahirkan titik awal dalam upaya mendukung kebijakan dan semua program pemerintahan Prabowo Subianto.

Hemat saya, Presiden Prabowo Subianto berkunjung keluar negeri bukan sekedar menggaet negeri luar untuk berinvestasi dan menjadi mitra strategis bagi Indonesia tapi tentu juga membahas kebijakan politik dan program kerakyatan negara tersebut.

Itulah dari bentuk manifestasi politik demokrasi yang ideal bagi bangsa manapun. Kelarutan dalam polemik bukan sekedar tidak sehat bagi demokrasi tapi memperhambat realisasi pembangunan yang berkelanjutan.

Karena itu, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri merupakan bentuk semangat persatuan Nasional yang harus di apresiasi.

Dalam konteks wacana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan dan hendak bertemu dengan siapapun. Mengingat, Prabowo adalah presiden bagi semua.

***

Bahkan bukan sekedar itu saja, dengan hak prerogatif dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang presiden Prabowo Subianto dapat menentukan arah bangsa dengan kebijakan pembangunan berdasarkan UU 1945.

Urusan bertemu dengan siapapun adalah bagian terkecil dari kewenangan dan hak prerogatif seorang Presiden. Begitu pula dalam mengangkat dan mengganti menteri dari kabinet merah putih.

Jadi agak aneh, wacana pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati hindak mau di persoalkan dan harus meminta izin pada orang lain. Ini aneh kebangetan.

Sebaiknya semua pihak yang masuk dalam kabinet merah putih fokus untuk berkerja sepenuhnya untuk membangun Indonesia dan menjalankan sejumlah program pemerintahan dengan baik.

Urusan presiden Prabowo Subianto bertemu dengan siapapun harus di hormati. Sepanjang pertemuan tersebut tidak merugikan negara dan rakyat. 

Kita dukung dan tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi bila para tokoh bangsa bekerjasama untuk membangun Indonesia.***