Yang perlu di ingat. Bahwa realisasi pertemuan kedua tokoh ini bukan sekedar berdampak politik elektoral dan pembangunan tapi juga menyehatkan alam demokrasi Indonesia menuju Indonesia emas 2045.
Dalam demokrasi modern seperti ini, persatuan menjadi instrumen penting untuk menjalankan roda kekuasaan dan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Apalagi yang akan bertemu ini merupakan presiden dan mantan presiden. Ini sebuah momentum positif–konstruktif dalam rangka membangun konsolidasi demokrasi modern.
Kita berharap pertemuan kedua tokoh ini melahirkan titik awal dalam upaya mendukung kebijakan dan semua program pemerintahan Prabowo Subianto.
Hemat saya, Presiden Prabowo Subianto berkunjung keluar negeri bukan sekedar menggaet negeri luar untuk berinvestasi dan menjadi mitra strategis bagi Indonesia tapi tentu juga membahas kebijakan politik dan program kerakyatan negara tersebut.
Itulah dari bentuk manifestasi politik demokrasi yang ideal bagi bangsa manapun. Kelarutan dalam polemik bukan sekedar tidak sehat bagi demokrasi tapi memperhambat realisasi pembangunan yang berkelanjutan.
Karena itu, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri merupakan bentuk semangat persatuan Nasional yang harus di apresiasi.
Dalam konteks wacana pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan dan hendak bertemu dengan siapapun. Mengingat, Prabowo adalah presiden bagi semua.
***
Bahkan bukan sekedar itu saja, dengan hak prerogatif dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang presiden Prabowo Subianto dapat menentukan arah bangsa dengan kebijakan pembangunan berdasarkan UU 1945.
Urusan bertemu dengan siapapun adalah bagian terkecil dari kewenangan dan hak prerogatif seorang Presiden. Begitu pula dalam mengangkat dan mengganti menteri dari kabinet merah putih.