Peran Strategis Bawaslu dalam Mengawasi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat di pilkada

Peran Strategis Bawaslu dalam Mengawasi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat di Pilkada

Demokrasi di Indonesia pada masa Pilkada 2024 menghadapi tantangan dan dinamika yang kompleks. Pilkada serentak ini melibatkan lebih dari 207 juta pemilih di 545 daerah, dengan partai politik sebagai saluran utama kandidasi. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai "sentralisasi kekuasaan" di tingkat partai, di mana keputusan calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh elite partai di pusat, mengurangi otonomi daerah dan memperkuat oligarki politik.

Usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung, yaitu melalui DPRD, juga memicu penolakan dari masyarakat sipil. Banyak yang berpendapat bahwa langkah ini akan menggerus hak suara rakyat dan mengembalikan praktik politik transaksional. Sementara itu, pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dan partisipatif ditekankan melalui berbagai inisiatif untuk mendorong literasi politik dan kampanye damai. 

Dengan demikian, Pilkada 2024 menjadi momen krusial untuk menilai kemajuan demokrasi Indonesia dan tantangan yang harus dihadapi dalam konsolidasi demokrasi ke depan.

Bagaimana sentralisasi demokrasi lokal mempengaruhi kualitas pemerintahan daerah

Sentralisasi demokrasi lokal di Indonesia, terutama menjelang Pilkada 2024, berpotensi mempengaruhi kualitas pemerintahan daerah secara signifikan. 

Kontrol yang kuat dari elite partai nasional terhadap calon pemimpin daerah dapat mengurangi otonomi daerah dan mengarah pada penguasaan politik oleh dinasti politik, yang menghambat munculnya pemimpin lokal yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketergantungan pemerintah daerah pada keputusan pusat dapat mengurangi kreativitas dan inisiatif lokal dalam merespons isu-isu spesifik di daerah, sehingga menghambat pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal.

 Proses pencalonan yang tertutup dan ditentukan oleh elite partai dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka, sehingga mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Dengan kepala daerah yang lebih tergantung pada dukungan pusat, akuntabilitas terhadap masyarakat lokal dapat berkurang, karena keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik di tingkat nasional daripada kebutuhan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, sentralisasi demokrasi lokal dapat menurunkan kualitas pemerintahan daerah dengan mengurangi otonomi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang semuanya penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif.

Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum,Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan memastikan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat,berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Bawaslu aktif dalam mencegah pelanggaran pemilu dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk berdemonstrasi secara damai. Hal ini juga mencakup sosialisasi mengenai batasan dan aturan yang harus dipatuhi saat melakukan demonstrasi.

Dengan demikian, Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi sambil memastikan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi dihormati.

tugas Bawaslu dalam mengajarkan masyarakat tentang politik di era pilkada. Bawaslu memiliki peran penting dalam mengajarkan masyarakat tentang politik di era Pilkada 2024 melalui berbagai inisiatif pendidikan politik. Ada beberapa cara yang dilakukan Bawaslu

Dengan pendidikan Politik di Sekolah, Program seperti "Bawaslu Goes to School" bertujuan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, terutama pelajar SMA dan SMK, dengan memperkenalkan mereka pada proses pemilu dan pentingnya partisipasi.

Yang kedua, dengan sosialisasi Melalui Media. Bawaslu melakukan sosialisasi melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak suara dan proses pemilu, serta mencegah praktik politik uang dan SARA.

Melalui Workshop dan Diskusi dengan Mengadakan workshop dan diskusi untuk calon pemimpin dan masyarakat agar mereka memahami tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik yang baik selama kampanye.

Melakukan Pengawasan Partisipatif untuk Mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengawasan pemilu, termasuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui, sehingga mereka lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Bawaslu berupaya membangun kesadaran politik yang lebih baik di kalangan masyarakat, yang sangat penting untuk kualitas demokrasi di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan masyarakat nya? 

Bawaslu bekerja dengan semaksimal mungkin walaupun beberapa oknum masih tergiur dengan transaksi yang merugikan seperti penyuapan dan lain lain.

Masyarakat Wonosobo memiliki peningkatan dalam melaksanakan pilkada tanpa money politics tapi money politics bukan hanya tentang uang , warga yang dijanjikan akan kebutuhan infrastruktur itu adalah cara halus dalam praktek money politics.

Pengawasan Bawaslu terhadap pilkada tidak luput dari peran masyarakat dalam pelaksanaanya .Standar pemilu yang baik menjadi tolak ukur tata negara yang baik .

Semua negara demokrasi melaksanakan pemilu namun tidak semua pemilunya dilaksanakan dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Wonosobo 2024 mencapai "70%", mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Ketua KPU Wonosobo, Ruli, menyatakan bahwa keberhasilan ini didorong oleh upaya sosialisasi yang intensif dan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran pemilih. 

Lalu masyarakat juga berperan dalam partisipasi politik di pilkada. Tokoh masyarakat memiliki peran krusial dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada. Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memberikan informasi yang akurat serta membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi.

 Dengan kemampuan untuk memobilisasi warga, tokoh masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih secara efektif, yang penting untuk mengatasi apatisme dan ketidakpercayaan.

Selain itu, mereka dapat berfungsi sebagai mediator dalam situasi konflik, menciptakan suasana kondusif selama kampanye. Sinergi antar tokoh dari berbagai latar belakang juga dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal, menjadikan mereka teladan bagi generasi muda.

politik era Sekarang mengandalkan media massa dalam menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti pesta politik tapi media massa juga merupakan salah satu peran penting dalam partisipasi masyarakat melaksanakan pilkada.

Masyarakat era sekarang terutama anak muda FOMO terhadap trend di media massa, pemilu juga menjadi salah satunya.

Sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada memang meningkat tapi mereka tidak tahu tentang siapa sebenarnya yang dipilih, bagaimana visi ,misi ,dan  kinerjanya untuk kebaikan masyarakat mendatang,hanya mengikuti siapa yang paling terkenal.

Jika ini berkelanjutan maka masyarakat akan selalu di permainkan oleh pemerintah karena