Peningkatan Transparansi: Salah satu cara untuk mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis. Bologna menyarankan adanya kebijakan dan praktik yang mendorong keterbukaan informasi publik, seperti undang-undang kebebasan informasi. Ini akan membantu mengurangi peluang untuk korupsi, karena tindakan koruptif cenderung terjadi dalam situasi yang gelap dan rahasia.
Penegakan Hukum yang Adil: Bologna menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan korupsi. Hal ini termasuk mengusut, menyelidiki, dan mengadili pelaku korupsi tanpa adanya pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Jika pelaku korupsi dihukum dengan tegas dan adil, ini dapat menjadi deteren bagi orang lain yang mungkin tergoda untuk melakukan korupsi.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Bologna berpendapat bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang korupsi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Pendidikan anti-korupsi harus diperkenalkan sejak dini dalam kurikulum sekolah dan melibatkan semua tingkatan pendidikan. Selain itu, program-program pendidikan masyarakat harus diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi dan mengembangkan norma-norma sosial yang menentang korupsi.
Partisipasi Aktif Masyarakat: Bologna menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui, tanpa takut akan represi atau balasan negatif. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi dan mendukung upaya pemerintah dan lembaga anti-korupsi.
Perlu dicatat bahwa langkah-langkah ini hanya merupakan beberapa usulan yang diusulkan oleh John Peter Bologna. Untuk mengatasi korupsi secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Sistem yang dapat mengurangi tingkat korupsi menurut teori John Peter Bologna meliputi:
Sistem Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan lembaga publik harus beroperasi dengan transparan dan terbuka. Informasi publik, seperti anggaran publik, pengelolaan sumber daya, dan proses pengambilan keputusan, harus mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, sistem akuntabilitas yang kuat harus diterapkan agar pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.
Sistem Pendidikan Anti-Korupsi: Pendidikan anti-korupsi harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini dan meliputi pemahaman tentang etika, integritas, nilai moral, dan pentingnya menentang korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak negatifnya, diharapkan tingkat korupsi dapat dikurangi di masa depan.
Sistem Hukum yang Kuat: Badan hukum dan sistem peradilan harus beroperasi secara independen dan efektif. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi harus menjadi prioritas utama. Sistem hukum harus bebas dari korupsi dan pengaruh politik yang dapat merusak. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.
Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan yang Efektif: Diperlukan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang kuat untuk mencegah tindakan korupsi. Lembaga pengawas independen harus ada untuk memantau aktivitas pemerintah, keuangan publik, dan lembaga-lembaga yang rentan terhadap korupsi. Audit dan pemeriksaan yang rutin harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang ditetapkan.
Sistem Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus didorong untuk terlibat secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mekanisme partisipasi publik, seperti kelompok advokasi dan forum dialog, harus tersedia untuk memberikan suara kepada masyarakat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat dapat membantu mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi.
