Peran Sumber Hukum Landasan Yuridis Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan!!
Pendidikan adalah proses individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai melalui pengalaman belajar yang melibatkan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan lingkungan pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab. Pendidikan dapat berfungsi untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya serta mempromosikan toleransi dan pemahaman antarbudaya.
Landasan Yuridis Pendidikan adalah dasar hukum yang mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara. Landasan Yuridis mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan hak dan kewajiban, struktur, dan mekanisme operasional dalam dunia pendidikan. Landasan Yuridis Pendidikan merupakan konsep dasar yang dijadikan sebagai tumpuan dalam penyelenggaraan studi atau praktik pendidikan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan.
Lalu, apa saja sih Sumber Hukum Landasan Yuridis Pendidikan? Apa saja peran dari Sumber Hukum tersbut?
Landasan Yuridis Pendidikan di Indonesia terdiri dari dua sumber, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.
1. Sumber Hukum Primer
Sumber hukum primer adalah inti dari peraturan hukum tertinggi yang secara langsung mengatur tentang pendidikan. Antara lain :
- Pancasila
Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", tertuang dalam Pasal 31 ayat(1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan harus diselenggarakan secara adil dan merata bagi semua warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, dan status sosial ekonomi.
- UUD 1945
Undang-Undang menetapkan struktur, tujuan, dan prinsip dasar pendidikan dalam suatu negara. Beberapa negara memiliki Undang-Undang pendidikan yang merinci hak dan kewajiban siswa, guru, dan lembaga pendidikan.
2. Sumber Hukum Sekunder
Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan atau interprestasi terhadap sumber hukum primer.
- Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.
- Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur tentang standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian akreditasi.
- Instruksi Menteri
Instruksi Menteri adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh menteri yan memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan. Instruksi menteri mengatur dan mengimplementasi yang lebih rinci terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Pemerintah.
Apa saja sih peran sumber hukum landasan yuridis pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan?
Peran sumber hukum landasan yuridis pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain sebagai berikut :
- Menjamin Akses Pendidikan yang Merata
Semua warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tanpa harus membedakan suku, ras, agama, golongan, dan status sosial ekonomi.
- Menetapkan Standar Pendidikan Nasional
Standar pendidikan nasional menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
- Mengembangkan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Mengembangkan Kurikulum dan Pembelajaran yang Berkualitas
Kurikulum dan pembelajaran harus terus diperbaharui untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan untuk mendukung pendidikan yang berkualitas.
- Meningkatkan Manajemen Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara efektif dan efisian untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Dengan adanya peran-peran diatas, dapat menjadikan instrumen yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H