Elektabilitas Khilafah Kian Moncer pada Pilpres 2019

Nasrudin Joha - Ma'ruf Amin menyatakan ide khilafah tak laku, bahkan khilafah bukan ditolak tapi tertolak. Disisi yang lain, saat akan menggelar kampanye terbuka Pilpres kubu Jokowi di Senayan, PDIP menyatakan Ma'ruf Amin tak perlu hadir. Pirtinyiinnyi, apakah Ma'ruf amin tidak laku ? Apakah Ma'ruf amin ditolak ? Atau bahkan apakah Ma'ruf Amin tertolak ? Bahkan, bukan hanya oleh segenap rakyat, tapi juga oleh kubunya sendiri.

Baiklah, kita tinggalkan sejenak Ma'ruf Amin, yang menurut penulis sudah tidak laku dijual saat Pilpres, bahkan tertolak oleh Tim internal TKN Jokowi. Kita fokus mengukur elektabilitas khilafah diantara episentrum Pilpres 2019.

Memang benar, tidak semua pihak setuju atas ide khilafah. Namun semua sepakat, diantara yang pro dan kontra khilafah, makin banyak yang 'penasaran' ingin tahu lebih jauh tentang khilafah.

Mas Priyo Budi Santoso, petinggi partai Beringin Karya yang juga mantan pentolan politisi Golkar, sempat mengunggah status mempertanyakan khilafah itu apa. Terlepas didasari motif keingintahuan atau sekedar status untuk menegasikan khilafah sebagai ancaman, yang ditudingkan pasangan 01 ke kubu 02.

Pak Kwik, menyebut yang ahistori terhadap khilafah, itu karena mengambil referensi sejarah kepada Ust. Abu Janda, Ust. Deny Siregar, atau Ust. Ade Armando. Jadi, wajar sejarahnya lupa sejarah, atau sejarahnya ditulis ulang oleh pendengki ajaran Islam khilafah.

Bung Ferdinan Hutahaean, juga ikut nimbrung diskursus khilafah. Bahkan, untuk bendera tauhid, abang kita ini menyatakan tegas bahwa bendera tauhid yang diklaim oleh rezim sebagai bendera HTI, dinyatakan halal berkibar di ajang kampanye Prabowo - Sandi.

Ahmad Yani mengunggah status, bahwa khilafah adalah sistem ketatanegaraan yang pernah diajukan dalam sidang BPUPKI. Jika rezim memaksa saat ini pertarungan Pancasila vs khilafah, Yani justru menyebut : ini pertaruhan umat Islam, Pancasila, melawan PKI. Bagaimana ?

Pernyataan ini muncul, karena dua juru bicara rezim, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Abdul Mahmud Hendropriyono, yang menebar fitnah saat ini bukan sekedar pertarungan Jokowi vs Prabowo. Namun, ini pertarungan ideologi khilafah vs ideologi Pancasila. Pernyataan Hendro inilah, yang memicu perdebatan publik atas diskursus ide khilafah.

Ahmad Khozinudin, dari LBH PELITA UMAT menyebut Hendro tak paham terminologi ideologi. Khilafah adalah sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, seperti kerajaan dan Republik. Bagaimana mungkin menyebut khilafah ideologi, sebagaimana tidak mungkinnya menyebut kerajaan sebagai ideologi. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam, bukan ideologi.

Ideologi itu konsep general yang berbasis pemikiran dan ide untuk menyelesaikan Problematika kehidupan dan methode operasional ide untuk mengeksekusinya, yang didunia ini ideologi besar terbagi atas : kapitalisme Sekulerisme, sosialisme komunisme, dan Islam. Selebihnya, hanya ideologi semu yang menghimpun menjadi konsep sintesis antara tiga ideologi besar yang ada.

Bahkan, sampai debat Pilpres isu khilafah juga diangkat. Meski dalam porsi tak seberapa, pengungkapan Ide khilafah dalam sebuah forum politik terbuka, paling bergengsi dan berpengaruh karena forum ini forum debat Pilpres, memantik keingintahuan publik terhadap realitas nyata diskursus khilafah.

Forum debat Pilpres, telah mengekspor ide khilafah keseluruh rakyat penjuru tanah air, yang menyaksikan debat Pilpres terbuka, beberapa saat yang lalu. Jelas, ide ini menggugah segenap benak rakyat dan memantik keingintahuan mereka tentang apa dan bagaimana rincian khilafah.

Rezim berusaha membuat 'isu miring' dengan mendeskreditkan ide khilafah sekaligus menebar fitnah ke kubu 02. Celakanya, bukan mendapat dukungan justru membawa diskursus khilafah sebagai ajaran Islam yang Agung, mendapat kritik keras dari Prof Din Samsudin.

Sebagai tokoh ormas, ulama dan cendekiawan muslim, Prof Din meminta semua pihak tidak membawa diskursus khilafah sebagai ungkapan pejoratif yang dieksploitasi secara politik untuk menjatuhkan lawan politik pada Pilpres 2019.

Sontak, pernyataan ini dikomentari Kiyai tdk jelas. Termasuk Nadirsyah Hosen. Lantas, Burhanudin Muhtadi anak Kemaren sore dalam literasi pemikiran dan politik Islam, meledek Prof Din yang sudah kenyang makan asam garam pemikiran dan politik Islam. Tanpa menunggu lama, Burhan meminta maaf yang baru sadar atas kelancangannya.

Munculnya Perppu ormas yang secara implisit mengkriminalisasi ide khilafah tetapi tidak berani terbuka eksplisit tunjuk hidung kepada khilafah, nyatanya tidak menghalangi umat ini untuk mendekat, mempelajari, dan memperjuangkan khilafah.

Pernyataan dan dukungan sekelompok kecil komunitas guru agama yang telah tercemar kejahatan rezim, yang menolak khilafah dan mendukung Jokowi, tak cukup efektif untuk membendung hasyarat dan keingintahuan umat tentang konsepsi ide dan methode operasional khilafah.

Saat ini, diskursus khilafah bukan hanya dikaji oleh ormas HTI, meskipun HTI adalah entitas dakwah politik yang selalu konsisten mendakwahkan khilafah. Khilafah merupakan ajaran Islam, maka wajar seluruh umat Islam dimanapun berada sedang getol mendiskusikan khilafah dan kemungkinan untuk menegakannya.

Setelah demokrasi gagal menyejahterakan bangsa, wajarlah jika anak bangsa, yang mayoritas lahir dari rahim Islam, melirik khilafah sebagai alternatif sistem pemerintahan untuk menuntaskan seluruh problem yang ada. Jadi jelas, elektabilitas khilafah pada ajang Pilpres tahun ini moncer, meningkat pesat, melebihi ekspektasi para pengembannya.

Hanya saja, belum diketahui pasti berapa prosentasi peningkatannya. Mengenai hal ini, boleh dong Om Deny JA yang biasa menghitung elektabilitas capres juga membuat survei untuk menghitung elektabilitas khilafah. Ga papa, di Framing surveinya sebagaimana yang sudah biasa beredar pada survei Pilpres. Yang penting, munculkan angka-angka sehingga memicu perdebatan khilafah menjadi lebih asyik. [].