Ujian Kritis Pak Jenderal

Terhitung 11 Maret 2019, Gubernur baru dilantik. Pelantikan ini, berdasarkan hasil PILKADA yang terlaksana 17 Juni 2018. Sehingga dipastikan bulan ini, negeri berkultur akan memasuki geliat pergerakan sejarahnya. Suara arak-arakan perubahan Maluku Baru akan berubah dari ruang ide ke ruang action. Tentu masyarakat menunggu wajah pembeda dalam kepemimpinan lima tahun mendatang.

Sejatinya pergantian kepemimpinan ini merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Tapi, setidaknya jutaan rakyat Maluku telah menentukan nasib bersama Murad Ismail dan Barnabas Orno (BAILEO) Artinya, rakyat telah memberikan peluang baru bagi keduanya untuk mengimplementasikan pidato-pidato mereka di panggung kampanye. Rakyat menunggu jawaban kesejahteraan dari keterpurukan. Rakyat perlu dibangkitkan dari ketertinggalan. Targetnya agar Maluku tidak stagnan lagi.

Layaknya usia seseorang bertambah. Tentu sebagai anak negeri, beta sangat menaruh harapan. Itu sebab, beta menulis opini yang berjudul identitas baru demokrasi Maluku yang diterbitkan oleh koran lokal sebelum ini, dengan niat untuk mendeksripsikan asa itu agar menjadi nyata.  

Tercatat masih ada beberapa tugas berat yang akan dikerjakan di era ini. Baik skala makro maupun mikro. Catatan lalu akan menjadi tanggungan janji, sebab dengan janji itu, mereka diamanatkan oleh rakyat.

Sehingga dari semua masalah yang ada, beta akan fokus pada empat isu yang sangat fundamental. Harapan kita, gubernur baru benar-benar menuntaskan perannya untuk hal itu. Keempat problem itu ialah pemindahan ibu kota provinsi ke Makariki, terpuruknya pendidikan, mengembangkan pariwisata dan kondusifnya keamanan dan ketertiban sosial.

Selanjutnya, terlepas dari siapa yang menggagas, model pengembangan tata kota dan bagaimana teknis eksekusinya, pemindahan ibukota provinsi Maluku ke Makariki Kabupaten Maluku Tengah telah menjadi ungkapan pamungkas dalam seruan kampanye BAILEO. Bahkan dengan optimistis, Wagub Baru menyatakan hal itu merupakan misi pertama setelah dilantik, seperti yang dilansir oleh media daring rakyatmaluku.com/2018/08/pindah-ibu-kota-tugas-pertama-baileo/. 

Isu pemindahan mamakota ini sudah dicanangkan sejak lama pada masa kepemimpinan RASA, Ralahalu-Assagaf. Hanya saja belum ada titik terangnya hingga kini. Titik terangnya sudah ada kini, betul? Kita sama-sama tunggu. Apakah terhitung 12 menit pasca dilantik? 30 hari? 100 hari? Benar-benar hal ini terbukti.

Bilamana, sudah tereksekusi maka pemerintah sudah bisa fokus untuk melaksanakan program-program pemberdayaan, dan menyediakan infrastruktur untuk membuka akses perekonomian di tanah Seram itu.

Serumpun dengan isu sebelumnya yang tak kalah menarik ialah peta pendidikan Maluku yang berada di papan degradasi. Dengan nada prihatin, harus diakui memang Maluku masih saja jago di urutan terakhir.  Maluku harus dipuaskan dengan rangking penutup. Sudah tidak ada lagi kado menarik untuk Maluku soal pendidikan? Lalu bagaimana langkah rekonsiliasinya?

Di mana-mana, bangsa yang maju dan beradab itu, pendidikan selalu menjadi urutan number wahid. Entah kenapa untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, Maluku bukannya naik peringkat malah turun diperingkat terakhir dari semua provinsi di Indonesia yaitu peringkat ke 34. Padahal, riwayat sejarah. Orang  Maluku punya reputasi cerdas. Dulunya, seperti Pak Leimena, yang bisa mencapai karier sampai menjadi pejabat Presiden beberapa kali. Alm Prof. Dr. Yerit. A. Siwabessy pernah menjabat menteri tenaga Atom Nasional pertama, dll.

Kira-kira apa bentuk kegagalannya? Bagi beta ada dua, yaitu produk kebijakan dan kesepahaman mindset. Nah, soal kebijakan, diharapkan pak gub bisa menempatkan orang-orang yang berkompeten di tubuh birokrasi sesuai dengan latar belakang profesi pendidikannya. Sekalian menguasai konsep dan substansi pendidikan. Biar  dalam menyusun perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pengawasan pendidikan, monitoring dan evaluasi bisa tepat sasaran dan tidak kebanyakan mubazir.

Hal lain, perlunya kesepahaman jalan pikiran antara provinsi dan kabupaten. Maksimalnya koneksi antara lembaga mutu pendidikan, dinas pendidikan, dan satuan-satuan pendidikan yang tersebar di 11 kabupaten/kota ini mempunyai pengaruh besar bagi arah baru pendidikan di negeri pengharapan. Sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan baru, pemegang kendali ini bisa tersinkron/sejalan. Jangan sampai, produknya bagus di meja provinsi, terbuang percuma di tingkat kabupaten hingga satuan pendidikan.

Satu hal lagi, semacam kasus sekarang saja. Adanya penanganan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Karena ini era 4.0. Tapi, Maluku masih era apa? Lihatlah saja, salah satu sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu SMA PGRI Pelita Jaya. Seperti dikutip dari kabar terkini news 06/03/2019. Sekolah tersebut jelang ujian 1-4 April 2019 terpaksa pinjam fasilitas komputer untuk bisa ikut UNBK ini. Jika itu telah diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menutup mata soal penyediaan fasilitasnya. Masih ada kok sekolah yang bernasib sama. Apalagi Maluku yang berkepulauan ini. Sio mau diakali kaya apa lai? Masih ada cerita lain juga. Lain kali saja.

Kemudian, berkaitan dengan pariwisata. Bila dilihat dari cara pengelolaannya, pengelolaan dunia pariwisata masih terbingkai pada daerah Ambon, itu pun belum maksimal, walau sudah ada peningkatan  terkait daftar kunjungan wisatawan ke Maluku.

Pariwisata tidak hanya berbicara soal bisnis, menaikan PAD, berapa wisatawan yang datang melainkan adanya upaya pemberantasan pengangguran. Misal yang lagi viral, kebun bunga matahari pertama kali di pulau Ambon yang diprakasai oleh penduduk  Dusun Talaga Kodok, Kabupaten Maluku Tengah untuk menghentikan laju pengangguran.

Untuk wilayah kepariwisataan saja, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku telah menetapkan 12 destinasi pariwisata di Maluku, yaitu Wisata Alam Danau Rana di Pulau Buru, Wamsoba Eco Resort di Pulau Buru, Wisata Alam di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Eko wisata di Pulau Osi, wisata alam Pantai Ora, taman laut di Pulau Kon dan Danau Sole, wisata sejarah dan bahari di Pulau Banda (KEK Pariwisata), wisata bahari Pulau Lucipara, wisata pantai dan bahari Pulau Kei, Pantai Papaliseran, Ekowisata Pulau Baun dan Pulau Kobror, wisata pantai dan bahari Pulau Matakus di MTB, wisata alam Gunung Kerbau di Pulau Moa -- MBD.

Nah, bagaimana memaksimalkan pengelolaannya itulah yang paling rumit. Kenapa Bali, Lombok, Jawa Timur, Yogyakarta memiliki indeks terbaik dalam dunia pariwisata. Padahal dari segi keeksotikan, Maluku punya keunggulan dibanding daerah-daerah itu. Jawabannya pada soal manajemen. Mulai dari segi promosi, infranstruktur, oleh-oleh tradisional, dan keunikan daerah.

Dari beberapa 12 destinasi pariwisata itu, setelah beberapa diantaranya beta pernah kunjungi, resume yang beta uraikan ialah tidak adanya home stay yang memadai seperti daerah pariwisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Yogyakarta, akses jalan dan transportasi yang belum terhubung secara baik, oleh-oleh tradisional yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik lewat unit kreatif masyarakat. Jika berkunjung ke tempat-tempat wisata itu, mungkin hanya Namlea dengan Minyak Kayu Putih, Tual dengan Kacang Botol, dsj., Kain Tenun MBD, Manisan Pala Banda. Sementara, daerah lain belum terlihat hasil olahan khasnya yang dapat dijadikan oleh-oleh.

Maluku punya segalanya. Untuk itu, butuh tangan-tangan kuasa yang benar-benar memahami desain pariwisata Maluku. 12 daerah pariwisata di atas itu baru kumpulan kecil. Bagian terbesar lainnya masih ada. Olehnya itu, ada empat hal yang menurut beta bisa jadi pertimbangan yaitu pengembangan industri lokal untuk memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya, penyediaan informasi berbasis digital yang memadai (smart village), dan membuat satu piloting project daerah pariwisata yang menggabungkan tradisi, budaya serta komunitas di Maluku serta modal transportasi dan infranstrukturnya. Piloting project daerah pariwisata itu penting. Karena tidak mungkin semua orang akan mengunjungi tempat pariwisata juga sebagai maskot kepariwisataan.

Fokus terakhir masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Doni Monardo, sosok tak asing lagi bagi masyarakat adat Mamala-Morela Kabupaten Maluku Tengah. Pangdam ke-25 XVI/Pattimura ini telah menjadi bapak kamtibmas Maluku. Selama bertugas dari tahun 2015-2017, lewat prosperity approach (pendekatan kesejahteraan) emas biru dan emas hijau, beliau berhasil merekatkan jiwa dua negeri itu, damai kembali.

Itu teladan sosial yang mesti dihikmahi oleh gubernur sekarang. Fakta sosial masyarakat Maluku seperti Mamala-Morela dulu,  dialami juga  oleh  negeri-negeri lain. Walaupun ritmenya kecil, misal perkelahian akibat minuman keras, pesta orang kaweng, menyebabkan baku jaga hingga menghilangkan nyawa antarsesama.

Padahal, kultur basudara itu telah turun-temurun dipercaya sebagai basis kekuatan selain agama. Baru-baru saja, negeri Latu-Hualoy Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami insiden serupa. Tentu sebagai upaya kemanusian kita tidak boleh miskin kasih sayang sesama orang basudara. Budaya baku jaga, baku sayang, itu mesti tertancap bak gunung menancap bumi.

Dilain sisi, secara psiko-sosial, masyarakat ada punya keinginan menyatu. Baik dari tokoh agama maupun adat untuk sama-sama hidup harmonis. Tetapi, memang butuh figur yang pas untuk memfasilitasi keinginan mereka. Olehnya itu, sekali lagi harapan itu ada pada bahu gubernur periodisasi ini. Secara jiwa dan pikiran, kiranya Pak Murad bisa melakukan itu. Mengapa? Beliau mantan Kapolda Maluku, anak Maluku.

Perlu diperhatikan, bilamana situasi kamtibmas aman, ini bisa menjadi nilai plus bagi  investor untuk menanam sahamnya di tanah berisme ini. Dampaknya, masyarakat hidup rukun penuh cinta, pemerintah dipercaya, keuntungan bagi kesejahteraan tinggi. Jadi, mari selamatkan proyek kemanusiaan ini, Pak Jenderal.

Biar rencana demi rencana tidak terabaikan, perlu ikhtiar membangun sama-sama. Baku kele, baku keku. Maluku yang lebih baik membutuhkan pemimpin yang tulus dan punya hati, membutuhkan keutuhan pergerakan pembangunan yang terarah dan terstruktur, efektif dan efisien, tidak hanya formalitas semata. Selamat bertugas pak Gubernur. Wujudkan visi bapak!

Penulis M. Nasir Pariusamahu, Wakabid Pelajar dan Mahasiswa KNPI Maluku