Peluang Sektor Sampah dalam Carbon Trading

Kita harus belajar dari Uni Eropa ya g telah memberlakukan bursa karbon jauh lebih dulu dari Indonesia. Di sejumlah negara Eropa, bursa karbon justru blunder karena marak terjadi Greenwashing (laporan palsu pengurangan emisi GRK). Hal itu disebabkan jual-beli pengurangan emisi GRK yang serampangan.

Di Eropa, banyak perusahaan mengklaim telah melakukan pengurangan emisi GRK karena bisa dengan mudah mendapatkan atau membeli "dokumen" dari pihak lain yang memproduksi O². Namun, kenyataannya setiap tahun Uni Eropa masih terus mendapat ancaman perubahan iklim ekstrem dan pemanasan global seolah tak ada hasil mitigasi emisi GRK yang sudah berjalan.

Nah, Indonesia yang juga akan memberlakukan bursa karbon pun bisa mengalami kondisi yang sama. Para polutan akan terus menyebabkan emisi karbon karena mampu membeli "dokumen" pengurangan emisi GRK dari pihak lainnya. Dan pihak yang paling berpeluang memainkan game seperti itu adalah pengelola sampah.

Solusi agar tidak sampai terjadi greenwashing sebagaimana terjadi di Uni Eropa, maka pemerintah benar-benar harus menata pengelolaan sampah agar tidak bermain data dan dokumen saja. Verifikasi dari pengurangan emisi GRK yang dilakukan pengelola sampah harus ketat. 

Bisa dipastikan, jika pengelola sampah tidak berbasis kawasan, maka mereka tidak akan lolos verifikasi. Sebab, akan sangat sulit menghitung pengurangan emisi GRK jika pengelolaan sampah dilakukan mengelola sampah dalam kesatuan kawasan. Dan sangat mudah terjadi manipulasi data jika pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan emisi GRK tidak berbasis kesatuan kawasan.

Maka ke depan, jika ada pengelola sampah menyatakan bisa melakukan pengurangan emisi GRK tanpa basis kawasan, bisa dipastikan itu bohong. Bahasa kerennya Greenwashing. Karena tuntas tidaknya pengelolaan sampah di satu kawasan akan menjawab secara empiris kebenaran adanya pengurangan emisi GRK itu sendiri. (nra)