Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini banyak menyoroti permasalahan sampah. Di sisi lain muncul wacana reshuffle Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dua hal itu apakah ada hubungannya?
Kebetulan ada hubungannya. Dan hubungannya sangat erat. Yaitu, antara sampah, tugas Menteri LHK, dan siapa latar belakang Menteri LHK itu.
Ketika Presiden Jokowi menyinggung-nyinggung permasalahan sampah, maka pihak yang paling tersinggung seharusnya adalah Menteri LHK. Kemudian, menyambung singgungan soal sampah yang tak beres-beres di seluruh Indonesia, ada suara keras dari PDI Perjuangan untuk me-reshuffle menteri yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Hanya ada 2 menteri dari NasDem, salah satunya Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya inilah yang mestinya "kepanasan" ketika Presiden Jokowi menyatakan masalah sampah tak beres-beres secara nasional. Bahkan disebutkan tak satupun bupati, walikota, atau gubernur pun yang beres mengatasi masalah sampah di wilayah kekuasaannya.
Hampir bisa dipastikan, sebenarnya Presiden sedang "menggebrak meja" Menteri LHK. Karena masalah sampah adalah tugas pokok dan fungsi kementerian tersebut. Kebijakan dan Kinerja Kementerian LHK itulah yang digugu dan ditiru oleh gubernur, bupati/walikota di daerahnya. Kalau Kementerian LHK tidak mampu urus sampah, maka jangan berharap pemerintah daerah mampu urus sampah.
Lebih dulu mana masalah sampah dengan wacana reshuffle menteri dari Partai NasDem?
Tampaknya masalah sampah sebenarnya mengemuka lebih dulu. Namun, Presiden Jokowi menyimpannya untuk kondisi seperti sekarang ini. Yaitu, saat kondisi politik dan koalisi antara partai Presiden dengan partai Menteri LHK di ambang jurang.
Akhirnya saat itu tiba. Ketika Partai NasDem secara terang-terangan mengusung Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden. Presiden Jokowi tentu saja bukan sosok yang baperan karena pembakal calonan presiden itu. Dia tak peduli soal itu, Partai PDI Perjuangan yang peduli soal itu.
Presiden Jokowi tak pernah menyinggung adanya prahara di koalisi Indonesia Maju. Namun, dia menyoroti masalah sampah sebagai jalan masuk untuk melancarkan kemungkinan reshuffle Menteri LHK.
Jadi, Menteri LHK yang memang bisa dibilang buruk kinerjanya terutama soal sampah bergayung sambut dengan manuver Partai NasDem. Bisa dikatakan, tidak ada alasan mempertahankan Siti Nurbaya untuk tetap menjabat sebagai Menteri LHK.
Soal buruknya kinerja Menteri LHK tentu tak perlu dijabarkan. Sudah banyak yang tahu dan paham. Terutama dalam hal persampahan yang hingga saat ini sama sekali belum ada program nasional pengelolaan sampah yang berhasil.Â
Jangankan bekerja meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah, mendata sampah saja Kementerian LHK itu gagal. Sampai Minggu, 8 Januari 2023, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) baru menampilkan potensi sampah di 48 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota se Indonesia.
Bagaimana Kementerian LHK bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah jika "miskin" data?Â
Rombak Menteri LHK beserta Jajarannya
Buruknya kinerja Menteri LHK tentu tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor lain. Dan faktor yang paling dekat dengan buruknya kinerja Menteri LHK adalah jajarannya di Kementerian LHK.
Siti Nurbaya adalah Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB). Soal lingkungan pasti sangat kompeten dan memadai. Tapi, kemampuan Siti Nurbaya belum tentu dapat diimbangi jajarannya. Sehingga, buruknya kinerja Menteri LHK disebabkan oleh jajarannya yang kurang greget.
Kemungkinan lain, jajaran Kementerian LHK memiliki kompetensi yang baik, namun Siti Nurbaya tidak bisa berbuat banyak karena lebih banyak fokus ke urusan politiknya. Atau, Siti Nurbaya tidak bisa leluasa sebagai menteri karena batasan-batasan politis.
Kemungkinan yang lainnya lagi, jajaran Menteri LHK ini selalu melaporkan yang baik-baik saja alias asal ibu senang (AIS). Dan Siti Nurbaya tanpa evaluasi dan verifikasi lapangan mempercayai laporan AIS dari anak-anak buahnya itu.
Yang mana pun dari tiga kemungkinan tersebut, jika mau me-reshuffle Menteri LHK, maka Presiden juga harus dan wajib merombak semua jajaran di Kementerian LHK. Karena jika tidak, reshuffle berapa kalipun tak akan berpengaruh besar pada kinerja Kementerian LHK. (nra)
