Masalah Sampah dan Wacana Reshuffle Menteri LHK

Soal buruknya kinerja Menteri LHK tentu tak perlu dijabarkan. Sudah banyak yang tahu dan paham. Terutama dalam hal persampahan yang hingga saat ini sama sekali belum ada program nasional pengelolaan sampah yang berhasil. 

Jangankan bekerja meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah, mendata sampah saja Kementerian LHK itu gagal. Sampai Minggu, 8 Januari 2023, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) baru menampilkan potensi sampah di 48 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota se Indonesia.

Bagaimana Kementerian LHK bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah jika "miskin" data? 

Rombak Menteri LHK beserta Jajarannya

Buruknya kinerja Menteri LHK tentu tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor lain. Dan faktor yang paling dekat dengan buruknya kinerja Menteri LHK adalah jajarannya di Kementerian LHK.

Siti Nurbaya adalah Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB). Soal lingkungan pasti sangat kompeten dan memadai. Tapi, kemampuan Siti Nurbaya belum tentu dapat diimbangi jajarannya. Sehingga, buruknya kinerja Menteri LHK disebabkan oleh jajarannya yang kurang greget.

Kemungkinan lain, jajaran Kementerian LHK memiliki kompetensi yang baik, namun Siti Nurbaya tidak bisa berbuat banyak karena lebih banyak fokus ke urusan politiknya. Atau, Siti Nurbaya tidak bisa leluasa sebagai menteri karena batasan-batasan politis.

Kemungkinan yang lainnya lagi, jajaran Menteri LHK ini selalu melaporkan yang baik-baik saja alias asal ibu senang (AIS). Dan Siti Nurbaya tanpa evaluasi dan verifikasi lapangan mempercayai laporan AIS dari anak-anak buahnya itu.

Yang mana pun dari tiga kemungkinan tersebut, jika mau me-reshuffle Menteri LHK, maka Presiden juga harus dan wajib merombak semua jajaran di Kementerian LHK. Karena jika tidak, reshuffle berapa kalipun tak akan berpengaruh besar pada kinerja Kementerian LHK. (nra)