Ini Dampak Kegagalan Penerapan EPR Sampah 2022

Dengan tidak merugikan negara, produsen, maupun konsumen. Justru ketiganya bisa mendapatkan keuntungan secara finansial maupun nonfinansial secara proporsional.

Sejumlah pihak sebenarnya juga telah mengusulkan penerapan EPR di Indonesia sebagaimana di negara lain. Namun, berdasarkan kajian, terapan EPR di luar negeri tak bisa sekonyong-konyong juga bisa diterapkan di Indonesia. Sebab, kondisi Indonesia jelas berbeda dengan negara lain.

Dampak yang akan terjadi karena tidak terwujudnya penerapan EPR di antaranya sulit tercapainya target pengelolaan sampah. Jangankan 100% persen, mencapai 50% pengelolaan sampah saja sulit tercapai. 

Padahal, berjalannya waktu dan seiring pertambahan penduduk, makin bagusnya infrastruktur transportasi, dan makin beragamnya produk, volume sampah akan terus bertambah besar.

Pada tahun 2022 volume sampah diperkirakan mencapai 70 juta ton. Volume itu akan terus bertambah dari waktu ke waktu jika tidak ada perubahan dalam sistem dan tata kelola persampahan. Tempat-tempat pemroses/pembuangan akhir (TPA) sampah terus mengalami overload karena penanganan sampah mayoritas masih angkut buang ke TPA.

Andai ada peningkatan dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah tentu tak akan ada berita-berita "darurat" sampah di berbagai daerah. Jika masalah sampah terurai, tentu tak akan ada isu evaluasi menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau urusan sampah sudah beres, tak mungkin Presiden Jokowi kecewa soal sampah sejak dirinya wali kota sampai jadi presiden yang tak kunjung usai.

Berjalannya waktu gunungan sampah di TPA akan semakin tinggi dan membahayakan. (Foto Istimewa WAG DKS)

Dampak lain dari gagalnya penerapan EPR 2022 adalah semakin abainya berbagai pihak pada persoalan sampah. Banyak pihak akan semakin yakin bahwa pemerintah memang tak punya keseriusan menyelesaikan masalah sampah. Sehingga, para pihak itu juga akan menganggap tidak perlu serius mengurus sampah seperti pemerintah. 

Berbagai pihak akan menganggap pemerintah memang tidak ingin menyelesaikan masalah sampah. Karena masalah di persampahan bisa jadi proyek abadi sepanjang masa dan selama-lamanya. 

Sebab, tidak ada sanksi bagi kegagalan-kegagalan program pengelolaan sampah yang menghabiskan uang jutaan, miliaran, ratusan miliar hingga mencapai triliunan. (nra)