Nasib Penegakan Regulasi Sampah Sepeninggal Asrul Hoesein

Pak Asrul selalu semangat membagikan ilmu tentang pengelolaan sampah pada siapapun. (Dokumentasi pribadi)

Pak Asrul lah yang menyatakan bahwa memperhatikan dan menyelamatkan lingkungan tidak boleh an sich untuk kepentingan ekologi saja. Kepentingan ekonomi masyarakat juga harus dipikirkan. 

Oleh karenanya dia selalu getol pada sistem pengelolaan sampah. Sehingga sebanyak apapun plastik dipakai, tidak akan menjadi masalah bagi lingkungan selama pengelolaan berjalan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan.

Selama di ADUPI, Pak Asrul juga mengusahakan agar para pengusaha yang menggunakan bahan daur ulang mendapatkan insentif dari pemerintah berupa pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 1. Dengan catatan, para pengusaha tersebut mengayomi dan merawat pengelola sampah seperti bank sampah dan sebagainya sebagai penyuplai bahan baku daur ulang. 

Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 sedang marak, Pak Asrul tidak berhenti. Di Surabaya dia mendirikan Yayasan Kelola Sampah Indonesia (YAKSINDO) sebagai pengawas, kemudian menjadi pembinanya. 

Ketika Covid-19 mulai reda, Pak Asrul kembali ke Jakarta dan diangkat menjadi Ketua Komisi Penegakan Regulasi Persampahan oleh Satgas Nawacita Indonesia.

Kritik keras Pak Asrul juga ditujukan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. 

Tak tanggung-tanggung, Pak Asrul menyatakan peraturan itu sebagai peta buta. Untuk mengantitesis peraturan itu, Pak Asrul menginisiasi pembentukan Tim Perumus Program Penerapan (TP3) Extended Producer Responsibility (EPR) dengan #GiF, YAKSINDO, dan Institut Teknologi Yogyakarta (ITY). 

Tim itu kemudian menghasilkan Draft Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerapan EPR (Tanggung Jawab Produsen) di Indonesia beserta Rumusan Penetapan Status Ramah Lingkungan Kemasan dan Produk, Rumusan Pelaksanaan Penerapan EPR Indonesia, dan Landasan Pelabelan Kemasan dan Produk.

Draft PP tersebut telah diusulkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta pada Komisi IV DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI. Inilah yang terus menjadi pembahasan Pak Asrul hingga akhir hayatnya.

Asrul Hoesein menyerahkan buku terbitannya pada Menteri Sandiaga Uno sebagai Ketua BP3LH SOSKI Oktober 2022. (Dokumentasi Green Indonesia Foundation (#GiF))