Hubungan Koperasi Pengelola Sampah dengan Kapitalisme

Dalam 5 tahun terakhir, jagat persampahan dipenuhi inisiatif pendirian koperasi. Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS). Kita sudah tahu siapa penemunya : Asrul Hoesein.

Di awal seperti mengoceh sendirian : tidak ada yang memperhatikan. Ide koperasi pengelolaan sampah tentu bertolak belakang dengan kapitalisme yang selama ini jadi jantung di persampahan.

Asrul Hoesein tak surut langkah. Dia terus bergerak dan bicara sistem koperasi pengelola sampah adalah solusi untuk Indonesia. Hingga akhirnya PKPS berpapasan dengan pengkhianatan : tidak mungkin koperasi bisa selesaikan masalah sampah Indonesia. Pernyataan yang timbul sebagai "perlawanan". yang bertemu lawan sejatinya. Kapitalisme pengelolaan sampah berupa sentralisasi

Itu menunjukkan PKPS sesungguhnya bukan tak diperhatikan. PKPS sedang diintip dari dekat oleh banyak orang. Yaitu, mereka yang khawatir bisnis sampahnya terganggu. Mulailah PKPS sebagai koperasi bertemu dengan lawan sejatinya : kapitalisme.

Sentralisasi pengelolaan sampah adalah tanda dan ciri kapitalisme dalam pengelolaan sampah. Kapitalisme tidak selalu besar, ada banyak juga yang kecil-kecil yang mentalnya materialistik. Dalam ekonomi, koperasi dan kapitalisme barangkali seperti air dan api. 

PKPS merupakan sistem baru yang menandai masuknya sistem koperasi ke pengelolaan sampah. Sebelumnya, tidak ada koperasi yang mengelola sampah. Koperasi yang ada umumnya bergerak di bidang konsumsi, produksi, jasa, dan keuangan (simpan pinjam).

Yang paling terkenal, koperasi simpan pinjam. PKPS sempat membahagiakan orang-orang di pengelolaan sampah. Harapan mereka, jika bergabung dengan PKPS maka bisa dapat pinjaman modal. Itu memang bisa namun harus berproses. Bukan jadi anggota koperasi sehari lalu langsung mengajikan pinjaman modal.

PKPS pun kini banyak berdiri. Berawal dari Kota Surabaya, PKPS pertama berdiri. Ketuanya bekas jurnalis. Sekarang dia jadi partner Asrul Hoesein menjaga sistem agar PKPS tidak menjadi pengangkut sampah.

PKPS rawan sekali menjadi pengangkut sampah dan terjerumus dalam sentralisasi pengelolaan sampah. Menyandang nama koperasi namun menjalankan praktik kapitalisme. Itu baru di dalam urusan mengelola sampah. Dalam sistem jual beli sampah daur ulang, PKPS juga sangat rentan jadi kapitalis golongan.

Namun kerentanan itu tak membuat penemu PKPS gemetar sedikitpun. Kapitalisme tidak akan merusak PKPS. Karena PKPS yang mengarah pada kapitalisme akan bubar dengan sendirinya, tidak akan sampai besar. 

PKPS hanya akan rusak jika, Asrul Hoesein merusaknya. Untuk itu, dia tinggalkan PKPS untuk menjaga dan mengawalnya dari luar. Asrul Hoesein akhirnya mengundurkan diri dari anggota PKPS Surabaya yang dimasukinya sebagai penghargaan pada PKPS yang perdana berdiri.

Pria asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu menyatakan sudah menyerahkan temuannya berupa PKPS pada Indonesia. Namun tetap akan mengawal PKPS sebagai tanggung jawab moralnya dan mendidik PKPS agar tak terjerumus pada salah urus.

Pengelolaan sampah sebagai bisnis sangat melenakan dan menggiurkan. Dalam buku karyanya "Bank Sampah : Masalah dan Solusi", Asrul Hoesein mengungkap lembaga yang seharusnya menjadi perekayasa sosial dalam persampahan malah terlena di jual beli sampah.

Lena dalam jual beli sampah karena tergiur pada keuntungan. Sampah bisa didapat gratis, kemudian dijual. Akhirnya lupa pada tugas mulianya mengedukasi dan menyosialisasikan pengelolaan sampah. 

Orang justru didorong buang sampah agar bisa dipungut dan mereka jual. Atau, orang dimintai bayaran retribusi sampah, diminta pilah sampahnya, lalu mereka yang jual sampahnya. Atau juga, orang disuruh memilah sampah, dibeli murah, lalu mereka jual dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Praktik seperti itu memang sepertinya kecil. Tapi kecil-kecil begitu adalah praktik kapitalisme. Yang tujuannya materialisme, akumulasi keuntungan.

Maka, keberadaan koperasi akan sangat mengganggu mereka. Mereka akan membangun pertahanan sekuat tenaga. Mereka akan menyerang sistem koperasi dengan banyak cara. 

Kapitalisme dalam pengelolaan sampah dari kecil hingga besar ada. Sistem kebersamaan dalam koperasi memang musuh sejati kapitalis kecil dan besar itu. Hal ini sudah sejak lama, karena itulah negara berusaha menjaga koperasi dengan upayanya.

Sistem koperasi punya asas kekeluargaan dan gorong royong. Ada distribusi kapital dalam koperasi. Bukan kemudian memusuhi kapital, tapi bagaimana mengatur kapital agar tak dikuasi secara besar-besaran.

Penguasaan sesuatu secara besar-besaran pasti mendatangkan kerugian bagi yang lain. Kondisi yang demikian itu pada akhirnya mendatangkan kerusuhan sebagai buah ketidakpuasan pihak yang dirugikan. Cepat atau lambat.

Koperasi memang bisa dijadikan benteng pertahanan ekonomi dan urusan. Dapat mengendalikan chaos dengan distribusi kapital yang adil. Sesuai proporsinya.

Koperasi Ajak Kapitalis Bersahabat

Terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Multi Pihak, menjadi babak baru dalam koperasi Indonesia. Sementara PKPS sudah mempraktikkan sistem koperasi multi pihak itu meski belum dilembagakan dengan baik.

Dalam koperasi multi pihak, siapa pun bisa masuk koperasi. Kapitalispun bisa masuk koperasi namun tetap tak akan bisa menguasai koperasi. Ini seperti strategi Art of War : Sun Zu. Mendekati lawan atau musuh.

Pendekatan koperasi pada kapitalis melalui sistem multi pihak bisa menjadi solusi distribusi kapital menjadi lebih luas. Namun, sekaligus menjadi peringatan pada kapitalisme : jika Anda tidak mau bersahabat berarti kita akan bertarung mati-matian.

Sekarang kapitalisme di pengelolaan sampah masih kuat, hidup, dan berkembang. Terutama untuk untuk mempertahankan "permainan" harga bahan baku daur ulang. Jangan heran kalau PKPS sangat dimusuhi.

Sekarang koperasi pengelola sampah itu sudah mulai tumbuh. Pohonnya memang belum kuat. Tapi akarnya dijaga dan dipupuk sendiri bahkan oleh penemunya dengan semangat memperbaiki koperasi dan pengelolaan sampah Indonesia. Monopoli pengelolaan sampah akan tergerus. (nra)