Sampah adalah problem sistematis yang harus diurai dengan sistematik pula. Kebijakan dan gerakan yang parsial tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan sampah Indonesia. Salah satunya plastik.
Indonesia bisa jadi merupakan negara yang tidak akan bisa mengurangi pemakaian plastik karena faktor ekonomis dan geografis. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mendata bahwa plastik telah menyelamatkan 60-70 persen potensi sampah dari  makanan dan minuman sebagai kemasan.
Sementara Ketua Komisi Penegakan Regulasi Persampahan Satgas Nawacita Indonesia, Asrul Hoesein mengatakan kemasan-kemasan kecil seperti sachet dan lainnya merupakan bentuk kreasi perusahaan untuk menjangkau konsumen Indonesia. Daya beli konsumen Indonesia kecil, maka produsen kemudian membuat produk mini agar bisa diserap pasar.
Berbeda dengan pasar di luar negeri yang secara ekonomi lebih maju. Pendapatan masyarakat lebih tinggi, sehingga bisa membeli produk kebutuhan dengan volume besar.Â
Di samping itu, mobilitas orang di luar negeri relatif rendah. Negara-negara di luar negeri kurang lebih sama dengan luasan provinsi di Indonesia. Dan orang di luar negeri cenderung tidak ke mana-mana. Tidak seperti orang Indonesia yang suka bepergian untuk silaturahim, hadir ke pernikahan, lahiran, takziyah, mudik, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Maulidan, Natal, tahun baru, Waisak, Nyepi, dan banyak acara lain yang membuat orang Indonesia bepergian.Â
Maka jangan heran kalau masyarakat lebih suka membeli produk instan dengan kemasan mini untuk kebutuhannya seperti shampoo, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Supaya bisa muat masuk ke tas bawaan mereka saat bepergian itu.Â
Atau, mereka yang bepergian itu justru tidak membawa bekal kebutuhannya dari rumah. Karena, daripada tas penuh dengan barang kebutuhan itu, lebih baik diisi barang lain seperti baju, handuk, atau sarung dan sajadah. Untuk kebutuhan sabun, shampoo, dan lainnya bisa beli di tempat tujuan ketika sudah sampai.
Paling lama orang Indonesia bepergian sekitar 7 hari atau sepekan atau kurang. Maka mereka juga akan memenuhi kebutuhan selama seminggu itu. Tentu saja mereka tidak akan membeli sabun cair, shampoo, atau lainnya dalam kemasan yang besar. Karena pasti tersisa. Nah, sisanya sayang dibuang, dibawa pulang juga tanggung.
Maka konsumen seperti itu akan lebih memilih kemasan kecil yang ekonomis. Ekonomis itu maksudnya selain murah juga tidak lebih. Mereka tinggal kembali ke tempat asalnya dengan hanya meninggalkan sampah kemasan saja.
Begitu juga dengan banyaknya kemasan sachet makanan dan minuman di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia dan mayoritas masyarakatlah yang memaksa produsen membuat produk-produk menjadi kemasan kecil. Di mana tentu saja produsen sudah melakukan studi dan survei pasarnya.
Dalam sejumlah diskusi mengenai persoalan maraknya kemasan sachet di Indonesia, ada banyak pihak yang berpikir terbalik. Mereka menilai produsenlah yang menciptakan kebutuhan masyarakat pada kemasan-kemasan kecil. Karena produsen "memaksa" masuk ke segmen di Indonesia, termasuk segmen low end.
Pandangan terbalik ini utamanya terjadi pada mereka yang tidak paham sistem demanding di pasar. Yang mereka tahu adalah bagaimana jangan ada sampah sachet atau botol-botol kecil di Indonesia. Dan yang begini umumnya tidak paham regulasi pengelolaan sampah, tapi sudah merasa pintar untuk bicara sampah.
Dalam sampah, barangkali bisa meminjam ungkapan yang sering disampaikan Gus Bahaudin Nursalim (Gus Baha'). "Orang bodoh berbahaya, tapi orang sok pintar jauh lebih berbahaya". Untuk itulah orang sebaiknya menahan diri saja, daripada sesat dan menyesatkan orang lain di urusan persampahan.
Jika mau memahami regulasi pengelolaan sampah, di dalamnya tidak ada satupun kata tersurat maupun tersirat yang melarang produsen memproduksi sesuatu yang akan menyebabkan sampah. Karena regulasi itu tahu dan paham, apapun pada akhirnya jadi sampah. Produk ukuran kecil atau besar, sachet atau isi ulang, botol kecil atau besar dan semua produk atau kemasan lainnya akan jadi sampah.
Maka yang terutama sekali diatur dalam regulasi pengelolaan sampah adalah tanggung jawab produsen. Di mana produsen dapat menjalankan tanggung jawabnya melalui konsep-konsep yang proporsional dan melibatkan masyarakat, pengelola sampah melalui pemerintah. (nra)