Tanggung Jawab Produsen pada Sisa Produk Air Galon

Tidaklah berlebihan dan salah jika Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation (#GiF) dan Supervisor Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) Asrul Hoesein menyatakan Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) yang diinisiatif dan digagasnya sebagai poros sirkular ekonomi. 

Dalam hal EPR, lembaga PKPS lah yang dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi jembatan antara produsen sampah, penimbul sampah, pengelola sampah, industri daur ulang dan pemerintah.

PKPS-lah yang bisa menyambungkan semua pihak itu dalam melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing. Dengan PKPS, produsen bisa menjalankan tanggungjawabnya pada sisa produknya secara suistan, ekonomis dan berhenti membebani lingkungan. 

Dengan mau mengelola sisa produknya secara tersistem dan terstruktur, maka produsen tersebut akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Masyarakat sebagai penimbul sampah juga bisa mendapatkan haknya atas pengelolaan sisa produk sesuai jalurnya.

Para pengelola sampah yang menangkap sampah dari masyarakat bisa mendapat keuntungan yang baik atas apa yang dilakukan karena masuk dalam sistem yang tidak terputus di pengelolaan sampah.

Dari pengelola, sampah akan masuk ke industri daur ulang. Sebagai pihak yang membantu produsen dalam mengelola sisa produknya dan sebagai pihak yang mengurangi beban lingkungan dengan proses daur ulang, maka industri ini akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Pemerintah akan mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang harus diberi insentif atas pengelolaan sampah itu dari PKPS yang dibentuk di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

Sebab, PKPS yang mengetahui dan mendokumentasi rentetan pengelolaan sisa produk atau sampah mulai dari produsen hingga akhirnya masuk ke industri daur ulang. Karena produsen, masyarakat, pengelola sampah dan industri daur ulang adalah anggota dalam lembaga PKPS sesuai jenjangnya.

PKPS yang sejak awal digagas sebagai lembaga koperasi yang berjenjang dan berjejaring memungkinkan sinkronisasi data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak yang berkepentingan. Dalam eksplanasi demikianlah PKPS dikatakan sebagai poros sirkular ekonomi. 

Secara wacana hingga saat ini PKPS belum terbantahkan. Diyakini, secara teknis sistem PKPS juga tidak terbantahkan. Karena itulah, PKPS mendapatkan dukungan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga koperasi yang paling prospek.(nra)