Rehabilitasi Pecandu Narkotika Versus "Memiliki" Narkotika

Rehabilitasi Narkotika Versus Memiliki Narkotika

 

Oleh : Muhammad Ali Fernandez, SHI., MH.

Rehabilitasi merupakan perintah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegak hukum dan seluruh masyarakat harus mendukung diterapkannya ketentuan tersebut secara konsisten. Yang menjadi persoalan adalah seringkali aparat penegak hukum, menggunakan pasal yang berlapis terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan/atau keluarga sehingga sulit bagi pengacara korban dan keluarga untuk melakukan upaya rehabilitasi yang memadai.

Rehabilitasi Korban Narkotika Berdasarkan Keputusan Hakim 

Pasal 54 menyebutkan bahwa : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Berdasarkan ketentuan diatas, jelas dan tegas korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk direhabilitasi. Selanjutnya hal tersebut harus diputuskan oleh Hakim yang mengadili perkara (jika lanjut ke persidangan) sebagaimana amanat Pasal 103 sebagaimana berikut :

(1)    Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a.    memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau ;

b.    menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 

(2)    Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jika mengacu pada ketentuan diatas, maka baik bersalah atau tidak bersalah maka korban penyalahgunaan (asal terbukti menggunakan) maka wajib direhabilitasi. Meskipun Mahkamah Agung ditahun 2010 membuat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi atau Memiliki/Menguasai

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Mahkamah Agung menetapkan sejumlah syarat untuk penerapan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

• Terdakwa pada saat ditanggap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
• Barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari. (shabu 1 gram, lainnya antara 1-5 gram). 
• Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. 
• Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim. 
• Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.  

Idealnya, Surat Edaran Mahkamah Agung diterapkan dalam praktik penegakkan hukum terhadap pecandu dan/atau korban tindak pidana narkotika sehingga mereka bisa direhabilitasi, namun yang terjadi tidak demikian. Pecandu atau korban penyalahguna narkotika dianggap "penjahat" dan dikenakan pemindanaan yang lebih berat dari yang seharusnya. Hal ini yang harus diperjuangkan oleh Pengacara Narkotika sehingga kliennya mendapatkan keadilan.

Memiliki, Menyimpan, Menguasai

Meskipun demikian, dalam praktik seringkali yang terjadi adalah para pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana berikut :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Seluruh pecandu narkotika, yang nota bene dalam menggunakan "ganja" atau "sabu-sabu", biasanya diberikan gratis dulu oleh teman sehingga mereka menjadi "penerima" atau yang "menerima" narkotika. Setelah itu mereka harus "membeli", sampai kemudian mereka dapat "menikmati" narkotika tersebut. Jadi otomatis ketika mereka menggunakan mereka melanggar dua tindak pidana sekaligus, yaitu "menggunakan" narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 UU Narkotika dan "membeli/menerima" narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 UU Narkotika.

Akibatnya, pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika yang terjerat narkotika tidak mungkin direhabilitasi karena dikenakan Pasal 114 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, -ingat, minimal 4 tahun, bukan Pasal 54 yang mengatur rehabilitasi. Dalam praktik, sebuah kemewahan jika pencandu narkotika disangka atau didakwa dengan Pasal 127 yaitu menggunakan narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun, -ingat maksimal 4 tahun, jadi biasanya dibawah 4 tahun.

Artinya, jika seseorang menggunakan narkotika, meskipun hanya beberapa hisap yang didapat dari "menerima" atau "membeli", maka akan berpotensi ditahan minimal 4 tahun penjara. Dan ini merupakan kelaziman yang berlaku dan terjadi dalam hukum Indonesia. Bahkan dibeberapa daerah tuntutan bisa dilakukan direntang 6-7 tahun penjara, dengan asumsi akan divonis oleh Hakim pada rentang 4-5 tahun penjara.     

Dalam praktik, jika mengacu pada ketentuan diatas, Pengacara yang tidak terbiasa menangani perkara Narkotika akan kebingungan menjelaskan situasi diatas karena rumitnya proses yang harus diselesaikan, sejak penyidikan hingga putusan hakim. Karena itu diperlukan Pengacara Narkotika yang handal untuk membantu menyelesaikan proses perkara tindak pidana narkotika dan mendapatkan rehabilitasi. \

Jika anda membutuhkan bantuan dan tim khusus untuk menyelesaikan kasus narkotika dan/atau bantuan untuk rehabilitasi keluarga sila hubungi:

MAF Law Office

0813 83 724 254/0856 9242 8084

Jl. Kalibata Raya No. 1, Kompleks Kalibata City, Tower Palem (AL 10), Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.