Tugas Besar 1
Aplikasi Etika Telelogis Bentham untuk Pencegahan Korupsi di Indonesia
Korupsi telah lama menjadi masalah kronis di Indonesia yang merugikan perekonomian, menghambat pembangunan, dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.Â
Salah satu konsep yang menarik untuk diterapkan adalah Etika Telelogis Bentham, yang mengacu pada prinsip-prinsip etika yang dikembangkan oleh filsuf utilitarianisme, Jeremy Bentham. Bagaimana aplikasi Etika Telelogis Bentham dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia untuk memerangi korupsi? Artikel ini akan menguraikan konsep Etika Telelogis Bentham, relevansinya dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia, implementasi yang memungkinkan, manfaat yang diharapkan, serta tantangan yang mungkin dihadapi.
 Konsep Etika Telelogis Bentham
Etika Telelogis Bentham mendasarkan diri pada prinsip utilitarianisme yang mengedepankan prinsip kebahagiaan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Filsuf Jeremy Bentham mengajukan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan hasil atau konsekuensi yang paling menguntungkan bagi sebanyak mungkin individu yang terlibat. Dalam konteks pencegahan korupsi, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai penciptaan sistem yang memaksimalkan keadilan sosial, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Penerapan Etika Telelogis Bentham dalam konteks teknologi modern, seperti pengembangan aplikasi, menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan distribusi sumber daya secara adil.
Relevansi Aplikasi Etika Telelogis Bentham di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang secara terbuka menghadapi tantangan korupsi dalam berbagai lini kehidupan publik. Korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, nepotisme, penggelapan dana publik, hingga perizinan yang tidak transparan. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi integritas pemerintah dan institusi publik tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat umum yang berhak mendapatkan pelayanan dan alokasi sumber daya yang adil dan efektif.
Dalam konteks ini, Etika Telelogis Bentham dapat menjadi kerangka kerja yang relevan untuk mengubah paradigma pengelolaan publik di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip utilitarianisme dalam penggunaan teknologi informasi, pemerintah dapat membangun sistem yang lebih terbuka, responsif, dan berdaya guna.
