Bentuk perwujudan dari multilateralisme adalah Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan penting KTT ASEAN pada tahun 2011 dan pertemuan G20 di Bali pada tahun 2013. Indonesia juga memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara selama periode 2009-2014 dengan menjalin hubungan diplomatik lebih dari 10 negara.
Perubahan menuju era liberalisasi informasi membawa perubahan baru dalam politik luar negeri. Berkembangnya teknologi informasi mampu mempercepat penyebaran berita dan opini publik, baik positif maupun negatif.
Pemerintahan preseiden SBY menggunakan semboyan "Zero Enemy" untuk memperbaiki reputasi Indonesia di mata dunia. Sebelum era pemerintahan SBY, Indonesia kerap terpandang negatif dengan maraknya kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan radikalisme.
Melalui perkenalan Indonesia sebagai negara Islam moderat dan demokratis, pemerintah berusaha menarik perhatian dunia. Strategi ini terbukti berhasil, dilihat dari pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia pada pertemuan ASEAN dan G20.
Meskipun memiliki visi yang jelas, "Zero Enemy" mendapatkan kritik asertif dalam menghadapi isu-isu tertentu. Salah satunya adalah kasus yang tidak tertangani dengan baik, sehingga terjadi insiden serius, seperti hukuman mati terhadap TKI di Arab Saudi.
Pemerintahan era SBY juga mendapat kritik isu kedaulatan. Pelanggaran batas wilayah di perairan Pulau Bintan pada 2010, mendorong Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memperkenalkan konsep "dynamic equilibrium" untuk mendukung kebijakan "Zero Enemy".
Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya di wilayah ASEAN. Pemerintah era SBY berperan dalam mediasi konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara di ASEAN.
Upaya tersebut mengindikasikan bahwa "Zero Enemy" bukan hanya filosofi, tetapi juga strategi praktis. Dengan menjadi mediator, Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional.
Pemerintahan SBY menyadari akan pentingnya membangun citra positif untuk meningkatkan pengaruh internasional. Oleh karena itu, reputasi menjadi salah satu asset kebijakan yang berharga.
Konsep "paradox of plenty" yang diperkenalkan oleh Joseph Nye relevan dalam konteks informasi. Joseph Nye berargumen bahwa kelebihan informasi dapat menciptakan kelangkaan perhatian, sehingga citra menjadi alat yang penting.
Melalui "Zero Enemy", Indonesia mampu mempromosikan citra sebagai negara yang toleran, damai, dan demokratis. Hal tersebut memberikan keuntungan dalam forum internasional, seperti KTT Asia-Afrika dan pertemuan PBB.
