Di tahun 2024, kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai universitas di Indonesia menjadi topik hangat beberapa minggu terakhir, yang memicu keresahan di kalangan mahasiswa baru dan orang tua. Kenaikan UKT ini sejalan dengan ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTN Badan Hukum (PTN-BH). Di tahun 2024, kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai universitas di Indonesia menjadi topik hangat beberapa minggu terakhir, yang memicu keresahan di kalangan mahasiswa baru dan orang tua.Â
Kenaikan UKT ini sejalan dengan ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Peraturan ini digunakan sebagai dasar untuk peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTN Badan Hukum (PTN-BH).
Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu atau dua universitas, tetapi hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk institusi-institusi besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI).
Pada 27 Mei 2024, setelah dipanggil Jokowi Nadiem Makariem mengumumkan bahwa pemerintah membatalkan kenaikan UKT untuk tahun 2024. Namun jika begitu, apakah kenaikan UKT ini akan berlaku tahun depan? Lalu langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk permasalahan UKT ini. Apakah ada mekanisme yang akan diterapkan untuk memastikan bahwa biaya kuliah tetap terjangkau?
Wacana Student Loan
Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengusulkan program student loan. Student loan adalah skema pinjaman biaya yang ditujukan oleh mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi. Pinjaman ini dimaksudkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terlebih dikhususkan oleh mahasiswa kurang mampu. Prinsip dari student loan sendiri adalah mahasiswa wajib membayar utang mereka setelah lulus.
Pada Februari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah mengkaji pengembangan program bantuan pinjaman biaya pendidikan dengan bunga rendah untuk mahasiswa. Pemerintah berharap skema ini dapat membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.
Namun, rencana ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Di Amerika Serikat (AS), program student loan telah berjalan sejak lama, tetapi data menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan tetap dibebani oleh cicilan student loan hingga masa tuanya. Di AS sekitar 60% peminjam student loan memperkirakan akan melunasi utangnya di usia 40-an.Â
Menurut data, per 2024 lebih dari 50% mahasiswa di AS lulus dengan tanggungan utang menggunung yang totalnya hingga 1.7 triliun USD yakni dengan rata-rata utang sekitar 28.900 USD atau setara dengan Rp400 juta per mahasiswa.
Hal ini semakin keruh akibat interest rate yang dinilai tinggi dan akhirnya membuat masyarakat miskin secara disproporsional lebih terbebani oleh utang pendidikan. Pada 22 Mei 2024, pemerintah AS melunasi utang mahasiswa untuk 160 ribu peserta dengan total nilai pinjaman mencapai 7.7 miliar USD.
Menurut masyarakat Indonesia, solusi pemerintah untuk menggunakan student loan dirasa kurang bijak untuk menangani masalah kenaikan UKT. Beberapa mahasiswa telah menolak implementasi kebijakan ini karena alih-alih memberikan pendidikan yang terjangkau, student loan dinilai dapat mengalihkan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak, dan justru memberikan solusi dengan menyuruh mahasiswanya untuk berutang.
Pinjaman Online di ITB: Sebuah Alarm
Wacana student loan muncul karena adanya kasus yang terjadi di ITB, dengan memfasilitasi mahasiswa yang kekurangan dana, dan terpaksa membayar biaya kuliah menggunakan pinjaman online (pinjol). Hal itu memperlihatkan betapa mendesaknya masalah ini. Pinjol seringkali mengenakan bunga tinggi dan memiliki syarat yang memberatkan, sehingga memperburuk situasi finansial mahasiswa. Fakta ini menegaskan bahwa diperlukan solusi yang lebih berkelanjutan dan tidak membebani mahasiswa dengan utang yang melumpuhkan.
