Tidak Maksimalnya Penanganan Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. 

Kawasan kumuh juga muncul karena pesatnya urbanisasi yang dimana itu memicu pertambahan penduduk sehingga pertambahan hunian pun juga bertambah dengan cepat. 

Menurut Penelitian Krisandriyana et al pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa permukiman kumuh dapat muncul disebabkan faktor tata ruang, ekonomi, dan status lahan. 

Sama juga  dengan Surtiani  pada tahun 2006yang menyatakan bahwa kondisi tingkat penghasilan, status kepemilikan hunian, dan lama tinggal mempengaruhi kondisi kekumuhan suatu kawasan. Nah dari situ menunjukkan bahwa munculnya kawasan permukiman kumuh ini berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang dimana sebagian besar dihuni kawasan pemukiman kumuh itu di huni oleh penduduk ekonomi menengah ke bawah.

Jika kita mengacu pada Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 658/440/2016 tentang Lokasi Penetapan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Salatiga, kawasan kumuh yang telah teridentifikasi di Kota Salatiga sebanyak 54 kawasan dengan luas 231,82 Ha sebagai lokasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan 9 kawasan dengan luas 21,84 Ha sebagai lokasi peningkatan kualitas permukiman kumuh. 

Presentasenya adalah 27% sebanyak 11 kawasan permukiman kumuh yang tingkat kekumuhannya sedang dan 83% sebanyak 52 kawasan dengan tingkat kekumuhan ringan.

Dalam permasalahan kota salatiga, anggaran dana yang di subsidi oleh pemerintah yang dimana, total anggarannya adalah 3,5 miliar dari total APBD Kota Salatiga, menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Salatiga yaitu, Enny Endang Surtiani dengan anggaran yang dinilai masih kurang sehingga penataan wilayah yang kumuh masih kurang masksimal, anggaran tersebut dinilai kurang karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Salatiga juga menangani pembangunan fisik, seperti perbaikan kampung atau  kawasan yang kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH).

 "Jadi kami terkadang merasa dipandang sebelah mata, kurang diperhatikan. Padahal kami kan juga seperti PU [Dinas Pekerjaan Umum] yang mengurusi fisik seperti bedah rumah, permakaman. Apalagi kondisi permakaman yang dikelola pemerintah saat ini semakin menyempit,"

Dikutip dari Artikel Solopos Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Salatiga mengatakan kepada wartawan Solopos pada tanggal selasa, 16  Maret 2021.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Salatiga yaitu, Enny Endang Surtiani anggaran idealnya yang di berikan pemerintah sebesar 12 miliar sedangkan anggaran yang diterima hanya sebesar 3,5 miliar. 

"Kita kan juga mengurusi bedah rumah RTLH. Saat ini dari sekitar 4.000 RTLH, baru 2.500 unit yang sudah bisa diselesaikan. Sisanya masih banyak," tutur Enny. Dikutip dari Artikel Solopos Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Salatiga mengatakan kepada wartawan Solopos pada tanggal Selasa, 16 Maret 2021