Daripada Menyalahkan, Lebih Baik Berbenah Sebelum Jakarta Tenggelam

# Pabrik Kilang Tebu dan Buang Sampah Sembarangan

Sekitar tahun 1685, ada pabrik kilang tebu yang membutuhkan banyak pasokan air, sehingga dulu penempatan pabriknya berada di dekat sungai. Nah, limbahnya sendiri membuat saluran air jadi berlumpur.

Oleh karena itu, VOC mengerahkan warga Indonesia dan narapidana untuk membersihkan saluran air yang mampet tersebut dengan menggunakan tangan, alat pacul dan keranjang, supaya benar-benar bersih.

Tapi wilayah yang dibersihkan hanya yang berhubungan dengan kepentingan VOC saja, sedangkan daerah lain yang terkena dampak dari pabrik kilang tebu tersebut sama sekali tidak dipedulikan. Makanya, mampetnya ke mana-mana akhirnya.

Lanjut, pada masa pemerintahan VOC oleh Jenderal Deandels dan awal penjajahan Inggris di Indonesia, sekitar tahun 1686-1815, kebersihan lingkungan kurang diperhatikan.

Sampah-sampah seperti daun-daunan, sampah dapur, kotoran kuda, sampah jalan, puing bangunan, dan bahan pembungkus makanan, semuanya dibuang seenaknya ke air sungai. Hiks, ternyata ini habitat buruk yang masih terpelihara sampai sekarang. 

Selain itu, pembersihan lumpur di setiap Terusan yang sudah dibuat, sudah tidak lagi dilakukan. Hal ini membuat cikal bakal banjir melanda Jakarta.

Nah, lho... sekarang mau salahin siapa? Banjirnya sudah sering terjadi dari zaman kita belum lahir, dan penanggulangannya pun sudah terbengkalai dari masa penjajahan. Dan penanggulangan banjir sendiri oleh pemerintah Indonesia, baru direncanakan sejak tahun 1966.

# Jumlah penduduk dan bangunan di Jakarta tidak sesuai dengan kapasitas wilayah.

Zaman VOC menguasai Batavia, direncanakan bahwa penduduk yang bisa tinggal di Batavia hanya 600.000 penduduk saja.

Tapi tahun 1961, penduduk di Batavia (Jakarta), mengalami pelonjakkan yakni sekitar 3 juta jiwa. Dan hingga saat ini, jumlah penduduk yang ada di Jakarta terus bertambah, serta fasilitas rumah dan gedung, yang pastinya dalam proses pembangunannya ada keruk-mengeruk aliran sungai, juga terus bertambah, dan hal itu tentu semakin membuat aliran sungai cepat mampet dan tidak mengalir sebagaimana mestinya. 

Jadi, tidak salah sebenarnya bila Presiden Jokowi memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur, karena Jakarta memang sudah tidak kuat lagi menampung banyaknya penduduk, dan fasilitas pembangunan, yang memicu pemanfaatan lingkungan alam besar-besaran.