Mohon tunggu...
Nana Marcecilia
Nana Marcecilia Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - Menikmati berjalannya waktu

Mengekspresikan hati dan pikiran melalui tulisan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Ketika Pemerintah Lebih Sibuk Menyalahkan Masyarakat Dibanding Mengayomi

25 September 2019   13:28 Diperbarui: 26 September 2019   04:31 1257
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Banner bertuliskan Protes mahasiswa terpasang di Depan pagar Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). Mereka menolak pengesahan RKUHP. (KOMPAS.com/M ZAENUDDIN)

23 September 2019
Para mahasiswa hadir kembali ke gedung DPR, dan awalnya diterima oleh Supratman, perwakilan dari Fraksi Gerindra. Mahasiswa pun menolaknya. Mereka ingin diterima di ruangan yang netral dan bukan perwakilan fraksi.

Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya para mahasiswa diterima di ruangan Baleg, dan diterima oleh satu perwakilan Komisi III DPR, yakni Masinton Pasaribu.

Di ruangan tersebut, Supratman meminta para mahasiswa untuk memberikan tuntutan resmi, baru setelah itu para anggota DPR akan follow up.

Birokrasi, itulah penilaian mahasiswa, berikut dengan saya, salah satu orang  yang mengikuti perkembangannya. Kenapa tidak dari awal, Sekjen DPR RI menyebutkan untuk membuat surat tuntutan resmi terlebih dahulu? Setelah ditemui lagi, barulah diminta surat tuntutan resminya.

Ciri khas pemerintah Indonesia yang gemar bekerja secara bertele-tele dan sangat tidak efektif.

24 September 2019
Para mahasiswa dari berbagai universitas sudah datang dari pagi. Tidak ada satupun anggota DPR yang menemui mereka. Padahal tanggal 24 September 2019, merupakan waktu yang dijanjikan oleh Sekjen DPR RI untuk mengadakan audiensi antara mahasiswa, pimpinan DPR RI, beserta anggota dewan, akademisi, dan masyarakat sipil. 

Para mahasiswa sampai harus meminta pihak kepolisian yang berjaga untuk menyampaikan agar Ketua DPR, Bambang Soesatyo menemui mereka.

Ketika keadaan sudah ricuh, Ketua DPR baru mau menemui mereka pukul 16.46 WIB. Namun katanya, Ketua DPR tidak bisa menemui mereka karena adanya kericuhan dan tembakan gas air mata. 

Kalau saja Ketua DPR, menemui para mahasiswa lebih awal, sebelum membuat mahasiswa panas karena merasa tidak dipedulikan aspirasinya, tentu kericuhan dan tembakan gas air mata tidak akan terjadi. 

Keetisan dalam Mengemukakan Pendapat
Dari kronologi di atas, apakah mahasiswa tidak melakukan prosedur yang seharusnya? Prosedur etis yang bagaimana yang mesti dilakukan? Mengapa tidak dari tanggal 19 September 2019 diberitahu dengan jelas, apa saja yang perlu mereka lakukan supaya aspirasinya didengar?

Saat para mahasiswa datang lagi menemui para anggota dewan yang terhormat, mengapa baru diminta surat tuntutan resminya?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun