Media massa memiliki dua kemampuan yang fantastis sebagai institusi bisnis dan alat mendesiminasikan struktur politik. Keduanya lalu membagi ekonomi politik media menjadi dua macam yaitu ekonomi politik liberal dan ekonomi politik kritis.
Pada varian liberal, media massa dianggap sebagai produk yang bebas dimiliki semua orang, dikelola secara professional dan saling berkompetisi di pasar.
Ekonomi politik kritis  maksudnya ialah media massa memiliki organisasi tertentu yang mendominasi satu pihak ke pihak yang lain di dalamnya.
Ekonomi politik media dalam arti sempit mengacu pada studi tentang hubungan antara struktur ekonomi, kebijakan politik, dan  produksi, distribusi, dan konsumsi informasi melalui media.
Ekonomi politik media secara luas ialah kajian untuk mengontrol (bersifat politis) kehidupan sosial yang dimaknai sebagai bentuk pengendalian individu serta anggota kelompok dalam organisasi.
Ekonomi politik media di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks antara kepentingan politik dan ekonomi dalam industri media. Pemilik media terkadang terikat dengan elit politik atau ekonomi dan dapat mempengaruhi pemberitaan untuk mencapai tujuan tertentu.
Contohnya pada masa Pemilu 2014 ini, ketua Dewan Pers, Bagir Manan mengkritik media yang dianggap terlalu sering memberitakan soal kampanye kandidat ketimbang penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Pemilik perusahaan telah memanfaatkan medianya untuk kepentingan partai dan golongan mereka. (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019)
Lalu pada pemilu 2019, beberapa media cenderung meliput kandidat secara positif (menguntungkan) atau negatif (merugikan) berdasarkan afiliasi politik atau kepentingan bisnis pemiliknya. Hal ini dapat mendistorsi informasi yang diberikan kepada publik.
Praktik ekonomi politik media di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari peran iklan yang berfungsi menyebarkan pengaruh kepada khalayak. Iklan dari entitas pemerintah juga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam ekonomi politik media, terutama jika ada intervensi atau pengaruh politik yang memengaruhi alokasi iklan pemerintah.
Keterlibatan pemerintah dalam regulasi periklanan dan media juga memainkan peranan  penting. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tren dalam industri media dan hubungannya dengan periklanan.
