Indonesia Masuk 10 Besar Negara Kasus Kebocoran Data Terbanyak

Di tahun 2022 Kasus kebocoran data marak dilaporkan di tanah air beberapa pekan terakhir. Salah satunya kasus kebocoran data yang dilakukan oleh anonim Bjorka yang dilaporkan meretas data-data perusahaan BUMN, kementerian, hingga sejumlah pejabat negeri. 

Menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke-8 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia.

Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal III-2022 alias yang tercatat hingga 13 September 2022. 

Dalam kasus ini, 429,86 ribu pengguna terdampak atas kebocoran data. dikutip dari detikEdu, menurut European Commission, kebocoran data adalah ketika data yang menjadi tanggung jawab perusahaan atau organisasi mengalami insiden keamanan yang mengakibatkan data tersebar. 

Data yang tersebar dapat merugikan organisasi, perusahaan, atau individu pemilik data tersebut. Kerugian yang ditimbulkan bisa berupa diskriminasi, kerugian finansial atau bahkan ancaman. Indonesia juga kerap mengalami kasus kebocoran. 

Melansir dari detikNews, beberapa data vital penduduk Indonesia telah bocor, seperti anggota BPJS, PLN, Indihome, Serta data pribadi milik pejabat publik yang dibagikannya di grup Telegram meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, dan sebagainya
dalam daftar tersebut, ada beberapa situs pemerintah yang menjadi korban malware.

Sebuah lembaga keamanan digital asal Belanda, Sufshark bersama lembaga lain telah menganalisis kebocoran data di dunia pada bulan Januari sampai Maret 2022.
Melansir situs resminya, berikut 10 negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia.

10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia
1.Rusia: 3.55 juta pengguna
2. Amerika Serikat: 2,49 juta pengguna
3. Polandia: 961,03 ribu pengguna
4. Prancis: 721,17 ribu pengguna
5. India: 674,85 ribu pengguna
6. Turki: 486,6 ribu pengguna
7. Australia: 430,3 ribu pengguna
8. Indonesia: 429,86 ribu pengguna
9. Hong Kong: 310,81 ribu pengguna
10. Jerman: 305,97 ribu pengguna

Aksi kontroversial sebuah identitas peretas bernama Bjorka berhasil menyita perhatian publik selama beberapa minggu ke belakang. Bagaimana tidak, peretas yang mengambil nama menyerupai penyanyi asal Islandia bernama Bjrk itu telah berubah dari sekadar serangan siber belaka, menjadi serangan politik.

 peretas yang beberapa kali mengaku membobol data milik pemerintah, mulai dari surat atau dokumen Badan Intelijen Negara (BIN) untuk Presiden Joko Widodo hingga beberapa data pribadi menteri, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir sampai Menkominfonya sendiri, Johny G. Plate. 

Adapun sosok bjorka ini juga menjadi bahan pembicaraan semua orang baik pemerintahan maupun warga Negara dan perlu diwaspadai akan kebobolan informasi pribadi lainnya yang terus berkepanjangan.

Peristiwa pembocoran data oleh Bjorka ini seharusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk membereskan masalah keamanan siber dan mengoptimalkan pelibatan talenta siber lokal. Kejadian Bjorka dalam membagikan data pribadi adalah sinyal nyata berupa kritik membangun kepada pemerintah untuk berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi. Reskilling juga mutlak dilakukan agar secara berkala sistem keamanan kita dikaji dan disempurnakan.

Dengan adanya kasus Bjorka ini penanganan manajemen crisis yang seharusnya dilakukan oleh praktisi Public relation atau humas menurut CHASE,HOWARD., CORPORATE PUBLIC ISSUES THEIR MANAGEMENT, volume 1, April 1976 adalah sebagai berikut:

Pada tahap awal, sebuah issue muncul kepermukaan ketika sebuah organisasi atau kelompok merasa berkepentingan terhadap suatu masalah (atau kesempatan).

Kedua, menganalisis isu. Yang perlu dicermati, sumber isu bisa dari seorang individu, bisa pula dari organisasi. Kegiatan pada tahap ini bertujuan, menentukan asal isu tersebut yang seringkali sulit karena biasanya isu tidak muncul hanya dari satu sumber saja. 

Disini, kemampuan riset, kualitatif maupun kuantitatif menjadi sangat penting. Tahap riset dan analisa awal ini akan membantu mengidentifikasi apa yang dikatakan oleh individu dan kelompok berpengaruh tentang isu-isu dan memberikan ide yang jelas pada manajemen.

Ketiga, pilihan strategi perubahan isu (Issue Change Strategy Options) meliputi tiga cara:
organisasi tetap berfokus pada sikap lama dan tidak ingin melakukan perubahan (strategi perubahan reaktif) atau organisasi melakukan strategi perubahan adaptif, yang berlandaskan pada perencanaan

mengantisipasi perubahan serta menawarkan dialog konstruktif untuk menemukan sebuah bentuk kompromi atau akomodasi.

berkaitan dengan pilihan-pilihan strategi adalah menjadikan organisasi sebagai pelopor pendukung perubahan. Ini yang disebut dengan strategi dinamis.