Pemikiran Max Weber dan H.L.A Hart dalam Konteks Hukum Indonesia

Dengan menerapkan pemikiran Weber dan Hart, sistem hukum Indonesia dapat lebih baik dalam memahami dinamika sosial, legitimasi, dan penerapan aturan yang konsisten. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan hukum di era modern, di mana perubahan sosial berlangsung cepat dan tuntutan keadilan semakin kompleks.

C. Pokok-Pokok Pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart

1. Pokok Pemikiran Max Weber

• Otoritas Rasional-Legal: Weber memperkenalkan konsep otoritas rasional-legal yang berlandaskan pada hukum dan peraturan yang rasional. Ini dianggap sebagai bentuk otoritas yang paling efisien dan stabil dalam masyarakat modern, di mana legitimasi diperoleh melalui kepatuhan terhadap aturan yang jelas dan terstruktur.

• Tipe-tipe Otoritas: Weber membedakan otoritas menjadi tiga tipe:

  • Tradisional: Berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang telah ada.
  • Karismatik: Berdasarkan daya tarik pribadi seorang pemimpin yang dapat menginspirasi pengikutnya.
  • Rasional-Legal: Didasarkan pada aturan yang disepakati dan diakui secara kolektif.

• Birokrasi: Dalam pandangannya, birokrasi adalah mekanisme penting dalam penegakan hukum modern. Birokrasi memungkinkan penerapan aturan secara impersonal, konsisten, dan efisien. Namun, Weber juga memperingatkan tentang risiko "sangkar besi," di mana birokrasi dapat membatasi kebebasan individu.

• Rasionalisasi dan Hukum Formal: Weber menekankan pentingnya hukum formal yang sistematis dan tidak subjektif. Hukum modern harus diatur berdasarkan logika dan rasionalitas yang terstruktur, bukan sekadar nilai-nilai tradisional atau agama.

2. Pokok Pemikiran H.L.A. Hart

• Positivisme Hukum: Hart adalah tokoh utama dalam positivisme hukum, yang melihat hukum sebagai sistem aturan independen dari moralitas. Ia membedakan antara hukum yang "ada" (berlaku) dan hukum yang "seharusnya" (moralitas).

• Aturan Primer dan Sekunder: Hart membagi hukum menjadi dua jenis aturan:

  • Aturan Primer: Mengatur perilaku manusia secara langsung (misalnya, larangan pencurian).
  • Aturan Sekunder: Mengatur proses pembuatan, perubahan, dan penerapan aturan primer (misalnya, prosedur legislatif).

• Rule of Recognition: Hart mengembangkan konsep "rule of recognition," yaitu aturan yang menentukan apa yang diakui sebagai hukum dalam suatu sistem. Konsep ini penting untuk memastikan keabsahan hukum dan stabilitas sistem hukum.

•