Kenapa Ibu Kota Harus Dipindah ke Kalimantan?

Memang Beragam tanggapan muncul atas rencana Pemerintah Indonesia yang ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebagian mendukung rencana tersebut, namun sebagian yang lain justru mempertanyakan proyek besar negara yang diproyeksikan akan menelan biaya Rp 466 triliun itu. Karena tidak selamanya proses pemindahan Ibu kota ini berjalan sesuai dengan yang Pemerintah harapkan, karena jika tidak direncanakan, jika tidak dilakukan dengan baik maka bisa saja itu hanya membuat masalah baru di Kalimantan seperti halnya di Jakarta. Oleh karena itu meskipun pemerintah sudah merencanakan sejak 3 tahun sebelumnya jika tidak disertai dengan perubahan atau sudut pandang yang lain maka akan percuma saja, karena proses pemindahan ibu kota suatu negara yang cukup luas seperti Indonesia ini tidak mudah butuh mental, keyakinan dan cara atau strategi yang jitu guna menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang akan dihadapi oleh ibu kota yang baru tersebut.

Seperti halnya saya ambil contoh masalah pembuangan limbah, baik itu limbah masyarakat, pabrik, ataupun limbah Masyarakat. Kita lihat saja di Jakarta persoalan yang paling sulit dan sering terjadi apalagi di kota kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya masalah sampah adalah masalah yang paling sering terjadi dan sulit untuk ditangani kenapa? Padahal jika kita lihat banyak cara cara yang bisa digunakan untuk mengatasi ataupun setidaknya mengurangi masalah sampah yang ada di kota besar. Dan jika ini tidak jadi pertimbangan dan pemikiran pemerintah dalam melakukan perpindahan ibu kota maka bisa saja nantinya masalah sampah dan pembuangan limbah ini akan juga menyalur dan berdampak ke ibu kota yang baru yaitu Kalimantan. Hal ini yang membuat masyarakat Kalimantan resah dengan kepindahan ibu kota ini karena mereka takut wilayahnya nantinya akan menjadi kumuh, sungainya akan menjadi kotor, kondisi udara juga buruk. Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan semuanya ini biar kita sebagai masyarakat Indonesia mendapat keuntungan kita masing-masing tanpa ada gangguan dan lain sebagainya.

Seperti kita bahwa RUU pemindahan ibu kota saja belum selesai, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan RUU pemindahan ibu kota dapat selesai sebelum akhir tahun ini, sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan pada awal 2020. Pengerjaan proyek pembangunan nantinya akan dimulai dari pengerjaan 6.000 hektar untuk kawasan pemerintahan seperti istana hingga gedung parlemen. Dan juga pembangun infrastruktur infrastruktur negara seperti yang ada di Jakarta juga nantinya akan dilaksanakan awal tahun 2020 kelak, padahal jika kita lihat banyak investor investor yang menjadikan proses pemindahan ibu kota ini menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya untuk menawarkan kepada pemerintah, selain itu banyak badan usaha swasta yang juga menawarkan bahkan ada yang digaet oleh pemerintah sendiri untuk mendesain konsep ibu kota negara Indonesia yang baru ini.

Yang menjadi permasalahan dan perbincangan masyarakat Indonesia adalah dimana adanya Rencana pemerintah yang ingin menjual lahan di sekitar ibu kota negara seluas 30.000 hektar untuk swasta yang sontak kemudian membuat berbagai reaksi masyarakat Indonesia, Sebagian pihak mendukung rencana ini, termasuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud. TetapiTetapi, sebagian lain justru mengkritik. Para pengkritik menilai rencana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dari sisi pembiayaan. Pasalnya seharusnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran jauh sebelum tahun perpindahan Ibu kota yang baru ini, karena biar nantinya bisa mendukung dan juga menopang segala kebutuhan baik itu kebutuhan infrastruktur jalan atau yang lainnya untuk ibu kota Indonesia yang baru.

Kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya warga negara yang patuh, kita harus mendukung penuh segala tindakan dan apa yang pemerintah lakukan jika itu baik, karena pemerintah tidak bisa melakukan secara sendirian tentu harus dibantu dan ditolong dukungan dari masyarakatnya itu sendiri. Seperti halnya proses pemindahan ibu kota yang baru ini tentu dari kita tidak semuanya setuju jika ibu kota dipindah ke Kalimantan, akan tetapi kita harus tetap mendukung dan membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, dan dengan mewujudkan tujuan dari pemerintah Indonesia saat ini yaitu menghilangkan kesenjangan pulau baik itu pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra dan lain sebagainya demi kemajuan bangsa kita sendiri.