Keadilan yang tidak Seimbang dalam Pembrantasan Korupsi

  Pendahuluan 

 Korupsi menjadi salah satu masalah utama yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Salah satu kasus yang menyorot perhatian publik adalah kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, seorang pejabat yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara. Meskipun jumlah kerugian negara sangat besar akibat tindak pidana tersebut, hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh pelaku, menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana keadilan diterapkan dalam kasus ini.

Latar Belakang Kasusnya 

   Kasus korupsi timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis menjadi sorotan publik, terutama karena kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp300 triliun. Vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Moeis dianggap tidak sebanding dengan dampak kerugian yang diderita negara. Kasus ini tidak hanya menjadi perbincangan dalam ranah hukum, tetapi juga menjadi refleksi atas penerapan kode etik dan integritas dalam tata kelola bisnis.

Kronologi Kasus Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan tata niaga timah di PT Timah. Dalam persidangan, jaksa membuktikan bahwa Harvey menerima uang sebesar Rp420 miliar sebagai hasil dari manipulasi dalam perdagangan timah, yang berujung pada kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Pada 23 Desember 2024, pengadilan menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan denda kepada Harvey.

Namun, vonis ini menimbulkan pertanyaan serius. Mengapa kerugian sebesar itu hanya berujung pada hukuman yang relatif ringan? Faktor meringankan, seperti sikap sopan terdakwa selama persidangan, menjadi salah satu alasan hakim.

Landasan Hukum Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001. Pasal-pasal yang relevan dalam kasus ini adalah:
1.  Pasal 2 ayat (1):
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun."
2.  Pasal 3:
"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dapat dipidana."

Harvey Moeis seharusnya menghadapi hukuman berat, mengingat kerugian negara yang sangat besar. Namun, vonis yang dijatuhkan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, terutama terkait prinsip keadilan.

Perspektif Kode Etik dan Integritas

Kasus ini juga mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG)

 Prinsip Akuntabilitas Semua pihak yang terlibat dalam tata kelola perusahaan memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara  transparan dan bertanggung jawab.
  Prinsip Integritas Pemangku kepentingan dalam bisnis wajib bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan kode etik perusahaan.     Harvey Moeis, sebagai pengusaha, telah melanggar kode etik dalam praktik bisnis yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Refleksi dan Reformasi

Kasus ini membuka ruang diskusi untuk mereformasi sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penanganan korupsi besar   Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Hukuman untuk korupsi harus mencerminkan kerugian yang ditimbulkan, baik kepada negara maupun masyarakat.

Penguatan Kode Etik
Perusahaan yang bergerak di sektor strategis harus diawasi secara ketat untuk memastikan mereka mematuhi standar etika bisnis yang berlaku.

Pembahasan Kasus
Kasus ini bermula ketika laporan mengenai penyalahgunaan dana publik oleh pejabat tersebut mencuat ke permukaan. Pengadilan mengungkapkan bahwa Harvey Moeis telah menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, melakukan penggelapan dan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Meskipun begitu, hukum yang dijatuhkan terhadapnya tidak mencerminkan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Beberapa pihak merasa bahwa hukum yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera, apalagi di tengah maraknya kasus korupsi yang sering kali merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Analisis Hukum dan Kode Etik

Dalam kasus korupsi ini, hukum yang berlaku adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa setiap orang yang merugikan negara dapat dihukum pidana penjara dengan ancaman yang cukup berat. Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa mereka yang terbukti melakukan korupsi dapat dikenakan hukuman penjara yang lama dan denda yang besar. Namun, dalam kasus Harvey Moeis, hukuman yang diterimanya tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Pasal-pasal yang relevan dalam UU Pemberantasan Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, menekankan pentingnya mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan pidana yang berat, baik berupa penjara maupun denda. Ketika pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditanggung negara, maka hal ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga memberikan pedoman bagi media untuk menyajikan informasi dengan benar dan tidak sensasional. Dalam kasus ini, beberapa media mungkin turut mempengaruhi opini publik dengan memberitakan kasus ini secara dramatis tanpa memberikan gambaran lengkap mengenai besarnya kerugian yang ditanggung negara.

Dampak terhadap Masyarakat dan Institusi
Pelanggaran hukum dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara dan sistem hukum itu sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi menciptakan persepsi bahwa hukum bisa dipermainkan dan bahwa pejabat negara sering kali mendapatkan hukuman ringan. Hal ini mengikis semangat pemberantasan korupsi di Indonesia dan memicu keputusasaan bagi masyarakat yang menginginkan keadilan yang setimpal.

solusinya Untuk mengatasi ketimpangan dalam penegakan hukum korupsi. 

Penguatan Penegakan Hukum Pentingnya untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan tegas dan adil, tanpa memandang status sosial atau jabatan pelaku. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat.
Reformasi Sistem Peradilan Sistem peradilan yang transparan dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Reformasi ini juga harus mencakup pengawasan yang ketat terhadap proses pengadilan.
Pengembalian Kerugian Negara Para pelaku korupsi, termasuk Harvey Moeis, harus diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Proses ini harus dipermudah untuk memastikan bahwa uang yang hilang dapat kembali kepada negara.

Kesimpulannya 

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan merusak citra sistem peradilan di Indonesia dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam penegakan hukum agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera dan memulihkan kerugian yang ditanggung oleh negara. Keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya ditentukan oleh hukuman, tetapi juga oleh transparansi dan integritas dalam sistem peradilan yang berlaku.