Maka, politik identitas yang memobilisasi dukungan berdasarkan etnis, agama, atau ras, memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas nasional di Indonesia. Meskipun dapat meningkatkan representasi dan mengadvokasi hak-hak kelompok tertentu, politik identitas juga berpotensi memicu polarisasi sosial, konflik horizontal, dan mempengaruhi kebijakan publik secara negatif. Polarisasi memperdalam perpecahan sosial, sementara konflik berbasis identitas mengancam keamanan dan perdamaian masyarakat. Selain itu, kebijakan yang terlalu terfokus pada kelompok tertentu dapat merusak prinsip keadilan dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif dan kebijakan yang adil untuk mengelola politik identitas, guna memperkuat persatuan dan stabilitas nasional.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H