Mengapa Tahun 2025 Jadi Momen Berat Bagi Kelas Menengah? Ini Penjelasannya!

Kelas menengah kerap dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kelompok ini memainkan peran besar dalam mendorong konsumsi dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, proyeksi tahun 2025 memunculkan kekhawatiran besar bagi mereka.

Beberapa kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara justru dianggap dapat menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah. Mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif listrik non-subsidi, hingga penghapusan subsidi BBM dan LPG, semuanya memiliki potensi besar untuk memperburuk kondisi finansial kelas menengah yang sudah terbebani dengan kenaikan biaya hidup.

Kebijakan-Kebijakan dan Dampaknya

1. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Peningkatan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 akan berdampak pada hampir seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Bagi kelas menengah, ini berarti harga kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga layanan digital akan meningkat.

Meski persentase kenaikan tampak kecil, dampaknya bisa signifikan mengingat barang konsumsi sehari-hari juga dikenakan pajak ini. Kelas menengah, yang umumnya tidak menerima subsidi, akan semakin tertekan dengan kenaikan biaya hidup ini.

2. Penyesuaian Tarif Listrik Non-Subsidi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberlakukan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi. Dengan penghapusan subsidi bagi pelanggan listrik tertentu, kelas menengah harus menanggung biaya listrik yang jauh lebih mahal. Dalam beberapa kasus, pengeluaran untuk listrik dapat menjadi salah satu beban terbesar rumah tangga.

3. Penghapusan Subsidi BBM dan LPG

Pemerintah berencana menghapus subsidi BBM dan LPG bagi kelompok yang tidak memenuhi kriteria tertentu. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara. Namun, bagi kelas menengah, ini berarti biaya transportasi dan kebutuhan rumah tangga seperti memasak akan meningkat tajam. Kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada sektor lain seperti distribusi barang, yang berujung pada lonjakan harga kebutuhan pokok.

4. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan, sebagai salah satu layanan kesehatan wajib, juga mengalami kenaikan iuran. Kelas menengah yang tidak menerima subsidi kesehatan dari pemerintah akan merasakan dampaknya secara langsung. Dengan iuran yang lebih tinggi, keluarga harus menyisihkan lebih banyak anggaran untuk menjaga akses terhadap fasilitas kesehatan.

5. Pajak Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan merenovasi atau membangun rumah sendiri kini akan dikenakan pajak lebih tinggi, naik dari 2,2% menjadi 2,4%. Bagi keluarga kelas menengah yang sedang berupaya meningkatkan kualitas hunian, kebijakan ini menjadi beban tambahan yang tidak dapat dihindari.

Mengapa Kelas Menengah Rentan?

Meski memiliki penghasilan di atas rata-rata, kelas menengah sering kali tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kenaikan biaya hidup yang mendadak. Mayoritas pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan cicilan. Kebijakan yang langsung memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari dan layanan esensial dapat menekan kemampuan mereka untuk menabung atau berinvestasi.

Selain itu, kelas menengah juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pemerintah yang lebih diarahkan kepada kelompok ekonomi bawah. Dengan demikian, mereka sering kali terjebak dalam situasi di mana pendapatan mereka terasa cukup, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Langkah yang Dapat Dilakukan Kelas Menengah

1. Efisiensi Keuangan

Membuat anggaran yang lebih ketat dan memprioritaskan kebutuhan utama adalah langkah awal untuk menghadapi kenaikan biaya hidup. Misalnya, membatasi pengeluaran untuk kebutuhan tersier seperti hiburan dan fokus pada kebutuhan primer.

2. Diversifikasi Pendapatan

Mencari sumber pendapatan tambahan melalui usaha kecil, pekerjaan sampingan, atau investasi dapat membantu kelas menengah menjaga kestabilan finansial.

3. Pendidikan Keuangan

Penting bagi keluarga kelas menengah untuk meningkatkan literasi keuangan, termasuk dalam hal investasi dan pengelolaan utang. Dengan strategi keuangan yang tepat, mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi kenaikan biaya hidup.

4. Tekanan Publik pada Kebijakan Pemerintah

Kelas menengah perlu bersuara untuk meminta pemerintah menyediakan insentif atau program yang dapat meringankan beban mereka, seperti insentif pajak atau subsidi bersyarat untuk kebutuhan tertentu.

Peran Pemerintah

Pemerintah juga memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan baru. Kebijakan seperti kenaikan PPN atau penghapusan subsidi harus diimbangi dengan program yang dapat membantu kelompok kelas menengah, misalnya insentif pajak untuk pendidikan atau kesehatan.

Tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi kelas menengah Indonesia. Berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi keluarga kelas menengah. 

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu tetapi juga memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.