Tantangan Prabowo -Gibran: Mengatasi Korupsi dan Mencipta Lapangan Kerja

Pemerintahan baru Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran baru saja dimulai,  tentunya jabatan sebagai Presiden dan wakil presiden merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. dimana keduanya tentunya menanggung beban harapan besar masyarakat.

Seperti dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA baru saja merilis hasil survei yang mengungkapkan beberapa tantangan utama yang harus dihadapi oleh kepemimpinan Prabowo-Gibran, yaitu Maslah korupsi dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Dua isu ini menjadi perhatian publik yang signifikan dan harus ditangani secara serius jika mereka ingin memenuhi ekspektasi rakyat.

1. Tantangan Korupsi Menghentikan Kebiasaan Lama

Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis dalam pemerintahan di Indonesia. Dari tingkat pusat hingga daerah, praktik korupsi terus menggerogoti kredibilitas pemerintahan dan memperlemah kepercayaan publik.

Banyak program pemerintah yang tersendat atau gagal karena dana yang dialokasikan untuk kepentingan publik diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

LSI menyoroti bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk mengatasi hal ini, beberapa strategi penting dapat diambil:

1.1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

Prabowo dan Gibran perlu menegaskan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi dengan memperkuat penegakan hukum. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga hukum lainnya harus diberikan kebebasan dan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan politik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu membangun kerangka hukum yang lebih ketat agar pelaku korupsi tidak bisa lolos dari hukuman yang setimpal.

1.2. Reformasi BirokrasiK

orupsi sering kali terkait dengan lemahnya sistem birokrasi yang memberi ruang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berfokus pada digitalisasi dan transparansi perlu diintensifkan. 

Setiap proses administrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus dapat diakses secara transparan oleh publik, sehingga peluang korupsi bisa diminimalisasi. 

Pemerintah bisa belajar dari negara-negara yang sukses dalam mengurangi korupsi melalui teknologi, seperti Estonia yang memanfaatkan sistem e-governance untuk membuat pelayanan publik lebih efisien dan transparan.

1.3. Edukasi dan Kesadaran Publik

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini melalui sistem pendidikan nasional. Membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak masa depan generasi muda, adalah langkah preventif yang bisa membantu mengurangi angka korupsi di masa depan.

2. Lapangan Pekerjaan: Menciptakan Kesempatan untuk Semua

Selain korupsi, tantangan lain yang disebutkan LSI adalah lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran dan ketidakstabilan pasar kerja terus menjadi isu serius, terutama di tengah perkembangan teknologi dan otomatisasi yang mengubah banyak sektor industri.

Dalam survei LSI, kekhawatiran akan ketersediaan lapangan pekerjaan sangat menonjol, mengingat tingginya tingkat pengangguran di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, Prabowo dan Gibran harus berfokus pada beberapa hal berikut:

2.1. Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang memudahkan akses permodalan, mempermudah perizinan, serta memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan mendorong pertumbuhan UMKM, peluang kerja bisa tercipta secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

2.2. Investasi di Sektor Padat Karya

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga harus fokus menarik investasi di sektor padat karya seperti manufaktur, pertanian, dan infrastruktur. Pengembangan proyek-proyek infrastruktur besar dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, sektor pertanian juga perlu direvitalisasi, mengingat banyak masyarakat di pedesaan yang masih bergantung pada sektor ini sebagai mata pencaharian utama mereka.

2.3. Pengembangan Ekonomi Digital

Prabowo dan Gibran dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital yang berkembang pesat. Indonesia memiliki basis pengguna internet yang besar, dan sektor ekonomi digital, termasuk e-commerce, fintech, dan startup, memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Ekonomi kreatif juga merupakan sektor yang perlu didorong, di mana pemerintah bisa menciptakan ekosistem yang mendukung generasi muda untuk menjadi enterpreneur di bidang teknologi, konten digital, dan industri kreatif lainnya.

2.4. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Untuk mengatasi mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri, pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan.

Program-program pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja, seperti pelatihan teknis dan digital, akan mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Pemerintah juga bisa menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendesain program pelatihan yang relevan dengan perkembangan industri terbaru.

3. Menghadapi Tantangan dengan Visi yang Terpadu

Untuk menangani masalah korupsi dan lapangan kerja, Prabowo dan Gibran memerlukan strategi yang terpadu. Mereka harus mampu mengatasi korupsi yang melemahkan fondasi birokrasi sambil menciptakan lingkungan ekonomi yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Kebijakan yang dijalankan harus menyasar baik masalah struktural maupun kultural yang telah lama ada di Indonesia.

Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Pemerintah harus mampu menjalin kerjasama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui pendekatan yang partisipatif, sehingga setiap kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif dan mendapat dukungan luas.

4. Kesimpulan

Tantangan korupsi dan penciptaan lapangan pekerjaan bukanlah masalah yang sederhana, namun dengan kepemimpinan yang kuat dan komitmen terhadap reformasi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, memperkuat ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, menarik investasi di sektor padat karya, dan mengembangkan ekonomi digital adalah langkah-langkah strategis yang bisa mereka ambil untuk menjawab harapan rakyat. Tantangan ini besar, tetapi dengan visi yang jelas dan tindakan yang tegas, perubahan yang signifikan bisa tercapai.