3. Kurangnya Pendidikan Politik Â
Pendidikan politik yang masih minim di beberapa daerah juga menjadi faktor penting yang memicu praktik money politics. Pemilih yang belum paham betul akan pentingnya demokrasi dan memilih pemimpin yang berkualitas sering kali menjadi sasaran empuk para kandidat yang melakukan kecurangan.
Hal ini membuat kampanye yang sehat dan berbasis program menjadi kurang efektif dibandingkan dengan pendekatan berbasis uang.
Bentuk Kecurangan Lainnya
Selain money politics, diprediksi terdapat berbagai bentuk kecurangan lain yang bisa saja terjadi dalam Pilkada 2024:
1. Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Manipulasi DPT adalah salah satu bentuk kecurangan yang cukup sering terjadi. Beberapa kandidat atau tim suksesnya dapat mencoba menambah atau mengurangi jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
Cara ini dilakukan untuk memperbesar peluang menang dengan memanfaatkan pemilih fiktif atau penghapusan data pemilih lawan politik.
2. Penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kecurangan lainnya adalah memanfaatkan ASN untuk memenangkan kandidat tertentu. ASN yang seharusnya netral dalam Pilkada sering kali digunakan untuk mempengaruhi pemilih, misalnya dengan intimidasi atau pemberian bantuan fasilitas kepada kandidat yang didukung oleh pejabat pemerintah setempat.
3. Black Campaign dan Hoaks
Fenomena kecurangan lainnya adalah kampanye hitam atau black campaign dan penyebaran hoaks. Dalam konteks ini, kandidat atau tim suksesnya menyebarkan informasi palsu atau memfitnah lawan politiknya dengan tujuan merusak citra mereka di mata masyarakat.
