Adanya aturan masuk sekolah mulai jam 5 pagi untuk sekolah SMA/SMK yang digagas oleh Gubernur NTT terkesan asal dan tanpa kajian akademik. Kajian tersebut setidaknya ada kajian filosofis, sosiologis, pedagogis dan termasuk geografis
Selain kajian secara akademis perlu juga dilakukan Fokus Grup Discusion dengan melibatkan semua steakholder seperti siswa, orangtua, guru, pemerintah daerah, pengusaha transportasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian guna menggodok kebijakan tersebut.
Sehingga semua unsur bisa saling memberi masukan terhadap kebijakan tersebut apakah kebijakan itu layak untuk dilaksanakan atau tidak, sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang benar benar memberikan dampak secara realistis dan efektip guna memajukan pendidikan sesuai tujuan awalnya
Karena bagaimana pun keputusan tersebut akan berdampak kepada beberapa elemen masyarakat yang wajib dilibatkan. Pemerintah NTT tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa mendengarkan elemen masyarakat yang terlibat dalam jaringan pendidikan
3. Tidak ada Korelasi dengan capaian pendidikan di NTT
Sebenarnya  banyak persoalan persoalan yang sangat esensi untuk merubah dan meningkatkan mutu pendidikan di NTT.
Sebaiknya Pemerintah provinsi akan lebih baik lebih focus pada peningkatan pelayanan pendidikan, bukan malah membuat kebijakan yang asal asalan jauh dari kolerasi persoalan yang sebenarnya
Kordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan salim seperti dikutip kompas mengatakan permasalahn pendidikan di NTT sangat komplek.Â
Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan RI Tahun 2021 NTT menjadi provinsi dengan angka stunting tertinggi yaitu sebesar 37,8 persen
Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Â tahun 2021, Indeks Pembangunan Indonesia di NTT peringkat ke-32 dari 34 provinsi yaitu di angka 65,28
Melihat data dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi tahun 2021 tercatat ada 47.832 kelas yang rusak di NTT. Selanjutnya sebanyak 66 persen jenjang SD belum berakreditasi C, 61 persen SMP belum  dan berakreditasi C, dan 56 persen SMK belum dan berakreditasi C
