Mohon tunggu...
Aris Sengaji T
Aris Sengaji T Mohon Tunggu... Supir - Pernah sebagai seorang HR; Dan saat ini menikmati waktu sebagai seorang Instruktur dan Surveyor

Seorang Warga Masyarakat, Penikmat jalan-jalan, Tinggal di Kota Kupang, NTT

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ancaman Konflik di Laut China Selatan Terhadap Kedaulatan Indonesia

13 Maret 2024   22:12 Diperbarui: 13 Maret 2024   22:13 779
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Disclaimer: Tulisan lepas ini dibuat sebagai syarat dalam Lomba Menulis KEDAULATAN yang disponsori oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), sehingga hanya sebatas sebuah opini, yang mana beberapa diantara tulisan ini, juga mengutip dari beberapa artikel media (secara) online.  

Artikel Media Indonesia pada tanggal 26 Juli 2023 berjudul “Ancaman Perang Dunia III dari Laut China Selatan” sedikit membeberkan awal munculnya konflik di Laut China Selatan. Disebutkan bahwa sebenarnya konflik diawali oleh klaim sepihak Tiongkok (China) terhadap batas wilayah lautan mereka. Dengan menggunakan 9 garis putus-putus tradisional yang sering digunakan untuk melaut para nelayannya, Tiongkok mengklaim hampir 90% dari wilayah Laut China Selatan menjadi wilayah mereka. Klaim ini kemudian membuat berbagai Negara tetangga, termasuk Indonesia, tidak terima.

Masih dari artikel yang sama, disebutkan bahwa, jika mengikuti klaim Tiongkok, beberapa negara harus kehilangan wilayah lautnya. Misalnya, Brunei harus rela kehilangan hampir keseluruhan laut karena diklaim Tiongkok. Belum lagi Filipina yang sangat berdekatan dengan Tiongkok, harus rela kehilangan wilayah tangkapan ikan jika mengikuti klaim tersebut. Padahal, jika dilihat dari hasil Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) PBB 1982, batas-batas wilayah di Laut China Selatan sudah jelas dan disepakati secara bersama-sama. Bahkan, jika aturan ini digunakan, dipastikan tidak ada tumpang-tindih batas wilayah lautan pada setiap negara.

(Media Indonesia)
(Media Indonesia)

Laut China Selatan sudah menjadi sumber konflik antara beberapa negara selama ini, karena adanya klaim yang didaraskan atas wilayah, geografi, Sejarah, dan sumber daya alam di kawasan tersebut. Beberapa negara di sekitar Laut China Selatan, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, termasuk China, memiliki klaim yang tumpang tindih atas wilayah di kawasan ini. 

Laut China Selatan kaya akan sumber daya, seperti sumber daya alam (minyak, gas) hasil laut, dan mineral lainnya. Kekayaan alam ini menjadi faktor penting dalam persaingan antara Negara-Negara di kawasan tersebut untuk mengklaim wilayah mereka dan (mencoba) mengendalikan akses terhadap sumber daya-sumber daya yang disebutkan diatas.

Hal yang juga tak kalah penting adalah keamanan dan kedaulatan nasional bagi Negara-Negara di Kawasan Laut China Selatan ini. Mengingat wilayah dari masing-masing Negara, memiliki jalur maritim yang strategis dan penting bagi perdagangan internasional, sehingga kehadiran militer dan pengendalian wilayah menjadi faktor keamanan nasional. 

Persaingan antara kekuatan besar di kawasan Asia-Pasifik, terutama antara Amerika Serikat dan China, juga mempengaruhi dinamika konflik di Laut China Selatan. Negara-negara di kawasan tersebut sering kali mencari dukungan dari kekuatan besar untuk memperkuat klaim wilayah mereka, yang kemudian dapat meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

Indonesia sendiri tidak secara langsung terlibat dalam klaim wilayah di Laut China Selatan, tetapi terdapat ancaman terhadap kedaulatan Indonesia karena potensi dampak dari konflik di kawasan tersebut, diantaranya:

  1. Klaim Wilayah Maritim Yang Tumpang Tindih dari beberapa Negara seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei yang dapat menimbulkan ketegangan yang berdampak pada stabilitas regional.
  2. Penegakan Hukum Laut yang Tidak Terkendali, seperti pembangunan pulau buatan dan instalasi militer di wilayah yang dipersengketakan. Ini dapat menciptakan ketegangan meningkatkan potensi konflik.
  3. Ketegangan Militer, seperti peningkatan patroli, latihan militer, dan pengiriman kapal perang, juga meningkatkan risiko terjadinya insiden militer yang tidak diinginkan. Hal ini bisa mempengaruhi jalur perdagangan laut dan keamanan maritim secara umum, termasuk di perairan Indonesia.

Konflik di Laut China Selatan memiliki dampak yang luas tidak hanya bagi negara-negara yang langsung terlibat, tetapi juga bagi stabilitas regional dan keamanan global. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi diplomatis yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. 

Konflik di Laut China Selatan memiliki potensi untuk memunculkan konfrontasi atau peperangan, meskipun tidak dapat dipastikan apakah hal tersebut akan terjadi. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa opsi dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan, serta (mungkin) langkah-langkah yang dapat diambil, dimana harus memperhatikan berbagai faktor seperti kepentingan nasional, diplomasi regional, dan keamanan maritim.

Beberapa poin dibawah, mungkin dapat disampaikan sebagai solusi diplomatis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya:

  1. Menegaskan Kedaulatan dan Kepentingan Nasional. 
    Pemerintah Indonesia perlu secara tegas, untuk menegaskan kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna dan Laut Sulawesi. Ini dapat dilakukan melalui diplomasi aktif dan tindakan yang memperkuat kehadiran militer dan penegakan hukum di wilayah tersebut. 
  1. Menggunakan Diplomasi dan Dialog. 
    Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan melalui jalur diplomasi dan dialog multilateral. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dalam forum regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan upaya untuk mendorong negosiasi yang jujur dan transparan antara negara-negara yang terlibat.
  1. Memperkuat Kerja Sama Maritim. 
    Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional dalam bidang keamanan maritim, termasuk patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan pelatihan personel. Ini akan membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengamankan perairan nasional dan berkontribusi pada stabilitas regional.
  1. Mendorong Penyelesaian Damai. 
    Pemerintah Indonesia harus secara konsisten mendorong semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan secara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Hal ini dapat dilakukan dengan mengadvokasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional atau mekanisme hukum lainnya.
  1. Memperkuat Pengawasan dan Keamanan Maritim. 
    Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan keamanan maritim di perairan nasional, termasuk dengan menginvestasikannya dalam teknologi pemantauan, peningkatan kehadiran militer, dan penegakan hukum yang efektif terhadap aktivitas ilegal di laut.

Dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan, penting bagi pemerintah Indonesia untuk tetap tenang, bersikap tegas dalam membela kedaulatan dan kepentingan nasional, serta terus berupaya untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. 

Harapan kita Bersama, akan ada jalan terbaik dalam proses penyelesaian konflik di Laut China Selatan, termasuk juga di Indonesia, semoga.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun